Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan audiensi dengan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ki Agus Badaruddin beserta jajarannya di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).
Tito mengaku, isi dalam pertemuan itu di antaranya membahas soal dana kepala daerah yang disimpan di rekening kasino di luar negeri.
Awalnya, Tito mengapresiasi dengan temuan PPATK tersebut karena secara tidak langsung membantu kinerja Kemendagri yang bertuga menjalankan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah termasuk dengan anggarannya.
Dalam pertemuan tersebut, Tito sempat menanyakan soal dugaan pencucian uang yang dilakukan sejumlah kepala daerah tersebut karena sebelumnya sudah ramai diberitakan oleh media.
"Yang bisa kami lakukan meminta kira-kira gambaran umum ini kan adanya di media, otomatis kami meminta dari sumber langsung apakah benar seperti di media," kata Tito seusai pertemuan.
Namun, Tito mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui secara detail terkait siapa saja kepala daerah yang diduga menyimpan uang di rekening kasino di luar negeri tersebut. Pasalnya, informasi yang dimiliki PPATK bersifat intelijen sehingga yang memiliki kewenangan hanya jajaran aparat penegak hukum (APH).
Di saat tidak memiliki wewenang, Tito selaku Mendagri hanya bisa memantau proses hukum yang dilakukan oleh APH. Meski demikian, adanya temuan PPATK tersebut akan dijadikan Tito untuk memberikan gambaran kepada kepala daerah lainnya untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan negara.
"Kami akan gunakan untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah yang lain supaya lebih hati-hati dan lebih efektif, efisien dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara," katanya.
Baca Juga: Rencana Pemekaran Papua Masih Mentah, Akan Diputuskan Mendagri Tito
Berita Terkait
-
Kepala PPATK Mendadak Temui Mendagri, Bahas Uang Kasino?
-
Tahu soal Skandal Cuci Uang Pejabat di Kasino, Politisi PDIP: Mereka Player
-
Dengar Ada Kepala Daerah Simpan Duit di Kasino, Begini Reaksi Jokowi
-
Anak Buah Sudah Diciduk, KPK Kantongi Nama Pejabat yang Cuci Uang di Kasino
-
Maruf soal Temuan Dana Kasino Pejabat Daerah: Jika Menyeleweng, Pidanakan!
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
Terkini
-
Aksi di Mapolda DIY: Massa Kecam Kekerasan Aparat yang Tewaskan Bocah di Maluku
-
Terkuak! Bukan Polisi, Pelaku Penganiaya Pegawai SPBU di Cipinang Ternyata Wiraswasta
-
Rekaman CCTV Ungkap Kronologi Kecelakaan Transjakarta dan Ojol di Gunung Sahari
-
Cak Imin Desak Pekerja Migran Harus Punya Ijazah Minimal SMA, Ternyata Ini Alasannya?
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Ramadan! DPRD Desak Pemprov DKI Tambah Kuota dan Atasi Sengkarut Distribusi Pangan Subsidi
-
Feri Amsari: Penunjukan Adies Kadir Cacat Prosedur, Berpotensi Ganggu Independensi MK
-
Peter Gontha: Reputasi Polri Buah Simalakama Persepsi Publik
-
TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Patuhi UU PDP dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
-
Rekam Jejak Adies Kadir Disorot Usai Jadi Hakim MK, Diduga Sarat Misi Politik DPR dan Golkar?