Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik lima anggota Dewas Pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski tak sempurna, Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk husnudzan atau berprasangka baik.
"Kita harus mengembangkan husnudzan. Siapapun yang dipilih (presiden) jadi Dewan Pengawas KPK, apalagi ada yang punya reputasi baik ya kami dukung,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (21/12/2019).
Menurut Haedar, yang terpenting masyarakat ikut mengawasi kinerja lima anggota Dewas KPK. Dengan pengawasan tersebut. masyarakat bisa mengkritik bila mereka melakukan penyimpangan.
“Masak di era terbuka ini (Dewas KPK) tidak diawasi,” katanya.
Haedar berharap, kelima orang yang terpilih mengawasi KPK bisa menjalankan tugasnya sesuai konstitusional. Kalau toh ada yang merasa pesimis atau meragukan kinerja mereka, anggap saja hal itu sebagai bentuk kontrol publik pada Dewas KPK.
“Yang terpenting kelimanya bisa menjaga integritas sehingga kehidupan bangsa bisa berjalan dengan baik. Sebab bangsa yang besar bisa mengatasi masalah secara sistem dan kolektif. Yang penting kontrol publik dan kepercayaan,” katanya.
Sebagai informasi, lima orang terpilih jadi Dewas KPK. Yakni Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP) dan Albertino Ho (hakim). Selain itu Artidjo Alkostar (mantan hakim agung) dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Pengamat Tak Yakin Dewas KPK yang Ditunjuk Jokowi Akan Kerja Maksimal
Berita Terkait
-
Pakar: Dewas KPK Bisa jadi Jebakan Batman Bagi Lembaganya Sendiri
-
Ngobrol 4 Mata di Istana, Ketua KPK Firli: Tak Ada Pesan Khusus dari Jokowi
-
Kader Demokrat Ramai-ramai Bela SBY dan 4 Berita Populer Lainnya
-
Jokowi Sebut 5 Dewas KPK yang Dilantik Orang Baik dan Memiliki Kapabilitas
-
Tak Mau Komentari Saran Presiden Jokowi Soal Banjir, Anies: Cukup Ya!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO