Suara.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini menjawab soal kabar dirinya yang ikut mendaftar pemilihan Bupati Pesisir Selatan melalui Partai Demokrat.
Faldo mengungkapkan alasan ia mendaftar lewat Partai Demokrat lantaran PSI yang tidak bisa mencalonkan kandidat mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa ia tetap berada di PSI meski mendaftar lewat partai lain.
Menurutnya, selain dia, masih ada sejumlah kandidat lain yang berasal dari salah satu partai namun mendaftar melalui partai berbeda.
"Yang bilang saya pindah partai siapa? Memang partai saya tidak bisa mencalonkan kandidat. Di Pilkada Pessel (Pesisir Selatan), tidak ada juga partai yang bisa mencalonkan kandidat sendiri. Jadi, hampir semua kandidat pasti mendaftar. Kemarn, Ketua Gerindra Pessel juga mendaftar di Partai Demokrat," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (26/12/2019).
Meski mendaftar lewat partai yang berbeda, Faldo berujar ia tetap akan mengijuti seluruh tahapan dan mekanisme pencalonan yang ada. Ia berharap bahwa nantinya partai politik manapun dapat menghadirkan calon-calon kepala daerah yang memang terbaik yang diinginkan masyarakat.
"Yang jelas, saya akan ikuti semua mekanisme. Kami dukung semua partai untuk menghadirkan kepemimpinan terbaik untuk daerah dan masyarakat. Saya berharap Pesisir Selatan nantinya mendapatkan kepemimpinan yang mengedepankan rasa, yang merasakan keresahan warganya," kata Faldo.
Untuk diketahui, sebelum memutuskan bergabung dalam Pilbup Pesisir Selatan, Faldo maju dalam Pilgub Sumatera Barat 2020 melalui PSI. Ia juga telah didapuk sebagai Ketua DPW PSI Sumatera Barat.
Sayang, langkah Faldo untuk mencapai kursi nomor satu di Sumatera Barat terhenti lantaran adanya syarat batas usia maju Pilkada. Ia sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun ditolak.
Saat ini Faldo masih tercatat sebagai pengurus PSI Sumatera Barat. Faldo telah mengantongi izin dari PSI untuk mendaftar di Pilbup Pesisir Selatan melalui Demokrat lantaran PSI tak memiliki kursi di DPRD Pesisir Selatan
Baca Juga: Diam soal Jiwasraya, PSI Minta Publik Tanya ke Parpol Lain di DPR
Berita Terkait
-
Faldo Maldini Belum Tentu Didukung Demokrat di Pilbub Pesisir Selatan
-
Faldo Maldini Disebut Kutu Loncat Ambisius, Tsamara Beri Pembelaan
-
Gagal Pilgub Sumbar Beralih ke Pesisir Selatan, Faldo: Harus Punya Ambisi
-
Faldo Maldini Disebut Kutu Loncat, Gagal di Sumbar Geser ke Pesisir Selatan
-
Putra dan Menantu Ikut Pilkada, Akbar Tanjung Yakin Jokowi Tak Ikut Andil
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?