Suara.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini menjawab soal kabar dirinya yang ikut mendaftar pemilihan Bupati Pesisir Selatan melalui Partai Demokrat.
Faldo mengungkapkan alasan ia mendaftar lewat Partai Demokrat lantaran PSI yang tidak bisa mencalonkan kandidat mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa ia tetap berada di PSI meski mendaftar lewat partai lain.
Menurutnya, selain dia, masih ada sejumlah kandidat lain yang berasal dari salah satu partai namun mendaftar melalui partai berbeda.
"Yang bilang saya pindah partai siapa? Memang partai saya tidak bisa mencalonkan kandidat. Di Pilkada Pessel (Pesisir Selatan), tidak ada juga partai yang bisa mencalonkan kandidat sendiri. Jadi, hampir semua kandidat pasti mendaftar. Kemarn, Ketua Gerindra Pessel juga mendaftar di Partai Demokrat," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (26/12/2019).
Meski mendaftar lewat partai yang berbeda, Faldo berujar ia tetap akan mengijuti seluruh tahapan dan mekanisme pencalonan yang ada. Ia berharap bahwa nantinya partai politik manapun dapat menghadirkan calon-calon kepala daerah yang memang terbaik yang diinginkan masyarakat.
"Yang jelas, saya akan ikuti semua mekanisme. Kami dukung semua partai untuk menghadirkan kepemimpinan terbaik untuk daerah dan masyarakat. Saya berharap Pesisir Selatan nantinya mendapatkan kepemimpinan yang mengedepankan rasa, yang merasakan keresahan warganya," kata Faldo.
Untuk diketahui, sebelum memutuskan bergabung dalam Pilbup Pesisir Selatan, Faldo maju dalam Pilgub Sumatera Barat 2020 melalui PSI. Ia juga telah didapuk sebagai Ketua DPW PSI Sumatera Barat.
Sayang, langkah Faldo untuk mencapai kursi nomor satu di Sumatera Barat terhenti lantaran adanya syarat batas usia maju Pilkada. Ia sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun ditolak.
Saat ini Faldo masih tercatat sebagai pengurus PSI Sumatera Barat. Faldo telah mengantongi izin dari PSI untuk mendaftar di Pilbup Pesisir Selatan melalui Demokrat lantaran PSI tak memiliki kursi di DPRD Pesisir Selatan
Baca Juga: Diam soal Jiwasraya, PSI Minta Publik Tanya ke Parpol Lain di DPR
Berita Terkait
-
Faldo Maldini Belum Tentu Didukung Demokrat di Pilbub Pesisir Selatan
-
Faldo Maldini Disebut Kutu Loncat Ambisius, Tsamara Beri Pembelaan
-
Gagal Pilgub Sumbar Beralih ke Pesisir Selatan, Faldo: Harus Punya Ambisi
-
Faldo Maldini Disebut Kutu Loncat, Gagal di Sumbar Geser ke Pesisir Selatan
-
Putra dan Menantu Ikut Pilkada, Akbar Tanjung Yakin Jokowi Tak Ikut Andil
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO