Suara.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini menjawab soal kabar dirinya yang ikut mendaftar pemilihan Bupati Pesisir Selatan melalui Partai Demokrat.
Faldo mengungkapkan alasan ia mendaftar lewat Partai Demokrat lantaran PSI yang tidak bisa mencalonkan kandidat mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa ia tetap berada di PSI meski mendaftar lewat partai lain.
Menurutnya, selain dia, masih ada sejumlah kandidat lain yang berasal dari salah satu partai namun mendaftar melalui partai berbeda.
"Yang bilang saya pindah partai siapa? Memang partai saya tidak bisa mencalonkan kandidat. Di Pilkada Pessel (Pesisir Selatan), tidak ada juga partai yang bisa mencalonkan kandidat sendiri. Jadi, hampir semua kandidat pasti mendaftar. Kemarn, Ketua Gerindra Pessel juga mendaftar di Partai Demokrat," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (26/12/2019).
Meski mendaftar lewat partai yang berbeda, Faldo berujar ia tetap akan mengijuti seluruh tahapan dan mekanisme pencalonan yang ada. Ia berharap bahwa nantinya partai politik manapun dapat menghadirkan calon-calon kepala daerah yang memang terbaik yang diinginkan masyarakat.
"Yang jelas, saya akan ikuti semua mekanisme. Kami dukung semua partai untuk menghadirkan kepemimpinan terbaik untuk daerah dan masyarakat. Saya berharap Pesisir Selatan nantinya mendapatkan kepemimpinan yang mengedepankan rasa, yang merasakan keresahan warganya," kata Faldo.
Untuk diketahui, sebelum memutuskan bergabung dalam Pilbup Pesisir Selatan, Faldo maju dalam Pilgub Sumatera Barat 2020 melalui PSI. Ia juga telah didapuk sebagai Ketua DPW PSI Sumatera Barat.
Sayang, langkah Faldo untuk mencapai kursi nomor satu di Sumatera Barat terhenti lantaran adanya syarat batas usia maju Pilkada. Ia sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun ditolak.
Saat ini Faldo masih tercatat sebagai pengurus PSI Sumatera Barat. Faldo telah mengantongi izin dari PSI untuk mendaftar di Pilbup Pesisir Selatan melalui Demokrat lantaran PSI tak memiliki kursi di DPRD Pesisir Selatan
Baca Juga: Diam soal Jiwasraya, PSI Minta Publik Tanya ke Parpol Lain di DPR
Berita Terkait
-
Faldo Maldini Belum Tentu Didukung Demokrat di Pilbub Pesisir Selatan
-
Faldo Maldini Disebut Kutu Loncat Ambisius, Tsamara Beri Pembelaan
-
Gagal Pilgub Sumbar Beralih ke Pesisir Selatan, Faldo: Harus Punya Ambisi
-
Faldo Maldini Disebut Kutu Loncat, Gagal di Sumbar Geser ke Pesisir Selatan
-
Putra dan Menantu Ikut Pilkada, Akbar Tanjung Yakin Jokowi Tak Ikut Andil
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Polemik Anggaran Pendidikan! JPPI Sebut Jutaan Guru Hidup dengan Upah Tak Layak
-
Kasus Pelecehan Santri Pati: Selly Gantina Ingatkan Bahaya Sembunyikan Pelaku
-
Gus Ipul Konsultasi Soal Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar ke KPK
-
Peneliti Ungkap Hubungan Penyusutan Danau Turkana dengan Aktivitas Gempa Bumi
-
JPPI Kritik Keras SE Mendikdasmen, Guru Honorer Terancam Tersingkir dari Sekolah Negeri
-
Jadi Peternak Kambing tapi Berizin Direktur, WNA Myanmar Terancam Deportasi dari Yogyakarta
-
8 Fakta Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk BBM di Muratara, 16 Orang Tewas Terbakar
-
6 Fakta Kebakaran Rumah di Tanjung Barat yang Tewaskan Anggota BPK Haerul Saleh
-
Dapat Salam dari Gus Yaqut yang Ditahan KPK, Begini Respons Mensos Gus Ipul
-
DPR Dukung Usulan Blacklist Pelaku Politik Uang di Revisi UU Pemilu