Suara.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini mendaftarkan diri dalam Pilbup Pesisir Selatan melalui Partai Demokrat. Menyikapi hal ini, Ketua DPP PSI Tsamara Amany buka suara.
Faldo mengaku sangat menghargai pendapat banyak orang yang menyebutnya sebagai sosok ambisius atas keputusannya tersebut.
"Saya sangat menghargai pendapat orang-orang yang mengatakan saya terlalu ambisius. Sering kali saya berpikir, ya kita memang harus punya ambisi. Bukannya, semua yang kita pakai hari ini berawal dari ambisi?" kata Faldo seperti dikutip Suara.com, Rabu (25/12/2019).
Sementara itu bagi Tsamara, dalam berpolitik akan lebih elok jika tidak terlihat ambisius.
Namun dalam cuitan yang diunggahnya ke akun Twitter pribadinya @TsamaraDKI, pada Kamis (26/12/2019), Tsamara memberikan pembelaan kepada Faldo Maldini.
"Di politik kita diajarkan untuk jangan kelihatan ambisius karena dianggap tak elok," tulis Tsamara.
Ia menambahkan, "Tapi belakangan saya juga bertanya. Apa yang salah dengan menjadi ambisius? Apa yang salah jika seseorang mengejar jabatan publik? Bukankah itu sama saja dengan orang yang sedang berusaha mengejar cita-cita?"
Menurut Tsamara, dalam dunia politik harus mampu menjembatani idealisme dengan realita yang ada.
"Anggaplah kita punya program yang bagus diimplementasikan di tingkat provinsi, tapi kita hanya bisa maju di level kabupaten. Kenapa tidak coba itu diimplementasikan di tingkat kabupaten?" ujarnya.
Baca Juga: Fungsinya Vital, Ini yang Perlu Diperhatikan saat Memilih Helm
Tsamara mengatakan bahwa ambisi pribadi harus dibatasi dalam politik. Tapi mengejar jabatan publik menurutnya juga tidak selalu negatif.
"Mengejar jabatan publik menurutku juga tak melulu negatif asalkan memang upaya itu didasari dengan keinginan untuk perbaikan, seperti dalam kasus Faldo yang ingin fokus di Sumbar," ucap Tsamara.
Sebelumnya, keputusan Faldo mendaftarkan diri dalam Pilbub Pesisir Selatan menjadi bahan risakan publik sebab dinilai sebagai kutu loncat.
Sebelum memutuskan bergabung dalam Pilbup Pesisir Selatan, Faldo maju dalam Pilgub Sumatera Barat 2020 melalui PSI. Ia juga telah didapuk sebagai Ketua DPW PSI Sumatera Barat.
Sayang, langkah Faldo untuk mencapai kursi nomor satu di Sumatera Barat terhenti lantaran adanya syarat batas usia maju Pilkada. Ia sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun ditolak.
Saat ini Faldo masih tercatat sebagai pengurus PSI Sumatera Barat. Faldo telah mengantongi izin dari PSI untuk mendaftar di Pilbup Pesisir Selatan melalui Demokrat lantaran PSI tak memiliki kursi di DPRD Pesisir Selatan.
Berita Terkait
-
PSI Ngaku Bingung dengan Tagar #PSImingkemSoalJiwasraya dan 4 Berita Lain
-
Gagal Pilgub Sumbar Beralih ke Pesisir Selatan, Faldo: Harus Punya Ambisi
-
Ramai Tagar #PSImingkemSoalJiwasraya, PSI Mengaku Kebingungan
-
Faldo Maldini Disebut Kutu Loncat, Gagal di Sumbar Geser ke Pesisir Selatan
-
PSI Gembar Gembor Kawal Uang Rakyat, Ada Kasus Jiwasraya Diam
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar