Kursi Wagub DKI Lama Kosong, Fahri: Banyak Hak Rakyat Terbengkalai

Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan kekosongan jabatan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta setelah ditinggal oleh Sandiaga Uno.

Ia berpendapat kekosongan Wagub DKI yang lama ini merugikan rakyat sebab hak-haknya terbengkalai.

Menurut Fahri, warga DKI Jakarta juga berhak tahu mengapa jabatan Wagub kosong cukup lama.

"Sebenarnya warga DKI berhak tahu apa yang terjadi, wagub pada dasarnya adalah pilihan rakyat secara terbuka. Dan kekosongan yang lama adalah berkurangnya pelayanan," tulis Fahri, seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter @Fahrihamzah, Selasa (31/12/2019).

Ia juga khawatir apabila ada negosiasi di balik lamanya kekosongan jabatan wagub DKI Jakarta tersebut.

"Negosiasi di belakang layar juga dapat dianggap merugikan rakyat. Apalagi jika masalahnya bukan kapasitas tapi isi tas," ucapnya.

Dalam cuitan yang lain, penggagas Partai Gelora ini mengatakan bahwa tidak adanya wakil untuk Anies Baswedan sebagai pemimpin DKI Jakarta juga merugikan warga. Ia pun menambahkan tagar #ManaWagubDKI di cuitan itu.

Fahri menulis, "Mengapa lama betul menunggu wagub DKI? Apa yang terjadi? Hak rakyat untuk dilayani sesuai janji mereka waktu Pilkada akhirnya terhambat, kekosongan jabatan publik yang telah dipilih rakyat adalah kerugian dalam pemenuhan hak-hak warga negara, ada apa?"

Ia mengimbau agar warga Jakarta mengingatkan pemerintahnya untuk segera memilih Wakil Gubernur.

Baca Juga: Lagi Tiduran di Rumah, Leher Said Digorok Temannya Sendiri

"Sehari saja pejabat tak hadir maka hak-hak rakyat yang terbengkalai juga banyak, apalagi kalau hampir setahun. Jadi, publik harus mengingatkan kepada yang berwenang agar kewajiban mengisi posisi pejabat publik ibukota ini jangan ditunda lagi. Sekedar saran dari bawah," ujarnya.

Untuk diketahui, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria disinyalir kuat menjadi salah satu dari dua Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta.

Dua kursi Cawagub yang salah satunya sudah dimiliki Gerindra itu harus dibicarakan dengan PKS.

Kekinian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum sepakat atas satu dari dua Calon Wakil Gubernur (Cawagub) berasal dari partai yang diketuai Prabowo Subianto.

Ketua fraksi PKS di DPRD Jakarta Muhammad Arifin mengatakan dua nama yang diajukan sejauh ini masih dari PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu menyebut belum ada kesepakatan akan membagi satu kursi dengan Gerindra.