Suara.com - Ucapan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang memilih langkah damai dan bersahabat untuk menyelesaikan pelanggaran Pemerintah China di perairan Natuna menuai kritik. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menerangkan yang dimaksud Prabowo itu sesuai dengan prinsip diplomasi dan pertahanan.
Dahnil menjelaskan prinsip diplomasi yang dimaksud ialah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Sedangkan prinsip pertahanan itu yakni defensif bukan ofensif. Dalam pemikiran Prabowo, setiap penyelesaian masalah itu selalu mengedepankan dua prinsip tersebut.
"Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," kata Dahnil kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Langkah damai itu bukan berarti Prabowo mengabaikan sikap tegas. Ia merincikan langkah damai itu melalui jalur diplomasi.
Jalur diplomasi tersebut dicontohkan oleh rapat koordinasi yang dilakukan Prabowo bersama sejumlah menteri terkait, TNI, Polri, dan Bakamla. Adapun hasil dari rapat koordinasi tersebut ialah Indonesia menegaskan kalau China sudah melanggar Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
China sempat mengklaim kalau wilayah yang dimasukinya tersebut merupakan miliknya berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dash line. Akan tetapi, sesuai dengan keputusan hukum internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut III atau Unclos III, wilayah yang diklaim China itu merupakan ZEE Indonesia.
Selain itu dari segi pengamanan pun akan lebih dijaga secara intensif oleh TNI serta dorongan peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE Indonesia atau di perairan laut Natuna.
"Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara," pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto angkat bicara soal pelanggaran puluhan kapal nelayan serta dua kapal patroli China yang masuk ke Laut Natuna, Kepulauan Riau, serta klaim negara tersebut atas kedaulatan di sana.
Baca Juga: Prabowo Tak Tegas Soal Laut Natuna, Jansen PD Beri Sindiran Menohok
Kedua hal tersebut membuat terjadinya ketegangan diplomatik antara Indonesia dan China. Prabowo mengatakan hal tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik.
"Saya berkoordinasi dengan menteri-menteri koordinator. Kerja sama harus baik. (Soal Natuna) di antara persoalan yang banyak kami bahas," kata Prabowo saat menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (3/1/2020),
Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna.
Prabowo justru mengedepankan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ucap dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar