Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Azyumardi Azra meminta agar pemerintah Indonesia bisa berperan aktif dalam meredam eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat seusai tewasnya Jenderal Qasem Soleimani.
Menurut Azra, pemerintah Indonesia bisa memainkan peran dengan ikut mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk sedera melakukan sidang guna mencari tahu apa sebab Amerika Serikat membunuh Soleimani.
Dorongan kepada PBB itu, kata dia, perlu dilakukan guna menimbulkan dampak yang lebih besar, yakni peperangan.
"Oleh karena itu, kami mengharapkan Indonesia dalam hal ini sebagai anggota Dewan Keamanan PBB mengambil inisiatif segera, meminta agar Dewan Keamanan PBB bersidang dan menghentikan tindakan main hakim sendiri dari Amerika dan kemudian memicu ketegangan dan sudah mulai hari ini," kata Azra di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Azra menilai, Indonesia bahkan memiki modal untuk bisa menjadi penengah antar dua negara yang sedang memanas tersebut.
Mengingat posisi Indonesia yang dapat diterima baik oleh negara-negara di wilayah Timur Tengah dan diterima baik oleh Amerika.
Selain Indonesia, negara selanjutnya yang dimilai Azra cocok dalam menengahi antara Iran dan Amerika, ialah Jepang.
Ia berujar Indonesia dan Jepang dapat menjadi penengah guan menurunkan eskalasi yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika.
"Pemerintah Indonesia harus lebih aktif karena pemerintah Indonesia ini lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak oleh tiga belah pihak atau empat belah pihak atau tiga belah pihak, Amerika dan Israel, Indonesia bisa diterima. Kemudian dari pihak Iran, Indonesia juga bisa diterima dan pihak negara-negara Arab yang bermusuhan dengan iran itu juga bisa diterima," ujar Azra.
Baca Juga: Konflik Iran, AS Minta Warganya di Indonesia Tetap Low Profile
"Saudi misalnya, saudi itu kan bermusuhan dengan Iran, (Saudi) lebih senang berkoalisi dengan Amerika. Oleh karena itu, pihak pihak seperti ini yang berbeda-beda ini saya kira Indonesia berada di posisi yang bagus untuk bisa menjadi penengah dan kalau Indonesia satu pihak lagi yang saya kira juga lebih bisa diterina itu adalah Jepang," katanya.
Berita Terkait
-
Makin Panas! 5 Negara Larang Pesawat Komersial Lintasi Langit Irak dan Iran
-
Temani Yunahar Ilyas Berjuang Lawan Penyakit, sang Putra Kenang Kalimat Ini
-
Ratusan Pelayat Sesaki Pemakaman Yunahar Ilyas di Karangkajen
-
Sejumlah Tokoh Muhammadiyah dan NU Hadiri Pemakaman Yunahar Ilyas
-
Yunahar Ilyas Meninggal di Yogyakarta, Sejumlah Tokoh Ungkapkan Dukacita
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin