Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Azyumardi Azra meminta agar pemerintah Indonesia bisa berperan aktif dalam meredam eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat seusai tewasnya Jenderal Qasem Soleimani.
Menurut Azra, pemerintah Indonesia bisa memainkan peran dengan ikut mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk sedera melakukan sidang guna mencari tahu apa sebab Amerika Serikat membunuh Soleimani.
Dorongan kepada PBB itu, kata dia, perlu dilakukan guna menimbulkan dampak yang lebih besar, yakni peperangan.
"Oleh karena itu, kami mengharapkan Indonesia dalam hal ini sebagai anggota Dewan Keamanan PBB mengambil inisiatif segera, meminta agar Dewan Keamanan PBB bersidang dan menghentikan tindakan main hakim sendiri dari Amerika dan kemudian memicu ketegangan dan sudah mulai hari ini," kata Azra di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Azra menilai, Indonesia bahkan memiki modal untuk bisa menjadi penengah antar dua negara yang sedang memanas tersebut.
Mengingat posisi Indonesia yang dapat diterima baik oleh negara-negara di wilayah Timur Tengah dan diterima baik oleh Amerika.
Selain Indonesia, negara selanjutnya yang dimilai Azra cocok dalam menengahi antara Iran dan Amerika, ialah Jepang.
Ia berujar Indonesia dan Jepang dapat menjadi penengah guan menurunkan eskalasi yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika.
"Pemerintah Indonesia harus lebih aktif karena pemerintah Indonesia ini lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak oleh tiga belah pihak atau empat belah pihak atau tiga belah pihak, Amerika dan Israel, Indonesia bisa diterima. Kemudian dari pihak Iran, Indonesia juga bisa diterima dan pihak negara-negara Arab yang bermusuhan dengan iran itu juga bisa diterima," ujar Azra.
Baca Juga: Konflik Iran, AS Minta Warganya di Indonesia Tetap Low Profile
"Saudi misalnya, saudi itu kan bermusuhan dengan Iran, (Saudi) lebih senang berkoalisi dengan Amerika. Oleh karena itu, pihak pihak seperti ini yang berbeda-beda ini saya kira Indonesia berada di posisi yang bagus untuk bisa menjadi penengah dan kalau Indonesia satu pihak lagi yang saya kira juga lebih bisa diterina itu adalah Jepang," katanya.
Berita Terkait
-
Makin Panas! 5 Negara Larang Pesawat Komersial Lintasi Langit Irak dan Iran
-
Temani Yunahar Ilyas Berjuang Lawan Penyakit, sang Putra Kenang Kalimat Ini
-
Ratusan Pelayat Sesaki Pemakaman Yunahar Ilyas di Karangkajen
-
Sejumlah Tokoh Muhammadiyah dan NU Hadiri Pemakaman Yunahar Ilyas
-
Yunahar Ilyas Meninggal di Yogyakarta, Sejumlah Tokoh Ungkapkan Dukacita
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru