Suara.com - Bupati terpilih Kabupaten Talaud, Elly Engelbert Lasut mengklaim telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2009.
Elly pun meminta Kementerian Dalam Negeri segera melantiknya sebagai Bupati Talaud.
Hal itu dikatakan Elly seusai rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan sejumlah ahli Hukum Tata Negara.
"Di dalam proses Pilkada itu mulai dari verifikasi administrasi semua sudah kami penuhi. Tidak ada pertanyaan dan tidak ada masalah dan telah ditetapkan oleh kPu bahwa kami sah sebagai calon. Dan kami ikut pelaksaan Pilkada itu dan kami memenangkan," kata Elly di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Utara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Elly mengungkapkan, setelah dinyatakan sebagai Bupati Talaud terpilih oleh KPU dirinya kekinian belum juga dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara. Padahal kata dia, banyak persoalan di wilayahnya yang kekinian meski diselesaikan.
"Sudah 6 bulan ini belum dilantik dan sekarang masyarakat menanti. Ada macam-macam persoalan di sana, termasuk akhir-akhir ini agak sedikit rusuh. Mereka mengharapkan kami segera dilantik untuk segera merealisikan janji kampanye kami," katanya.
Berkenaan dengan itu, Elly pun mengaku tidak mengetahui ada atau tidaknya motif politik di balik keputusan Gubernur Sulawesi Utara yang hingga saat ini belum melantiknya. Elly hanya berharap Kemendagri dapat segera memberikan keputusan atas permasalahan tersebut.
"Apa maksud gubernur tidak melantik kami, itu kami tidak tahu dan kami tidak mau tahu. Itu urusan gubernur. Tapi yang sekarang kami harapkan Kementerian Dalam Negeri mengambil keputusan supaya kami bisa segera dilantik," katanya.
Baca Juga: Gelar Perkara Bupati Kepulauan Talaud, Kemendagri Undang Yusril
Berita Terkait
-
Ini Alasan Gubernur Sulut Tak Lantik Bupati Kepulauan Talaud Elly Lasut
-
Jawab Sindiran Eks Jubir KPK, Ketua KPU: Komisioner Lain Terlibat Tangkap
-
KPU Klaim Masih Bersih Setelah Wahyu Setiawan Ditangkap KPK
-
KPU Sebut Hanya Ruangan Wahyu Setiawan yang Digeledah KPK
-
Surat PAW Harum Masiku Diperjualbelikan? Ini Klarifikasi KPU
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim