Suara.com - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, kapal-kapal milik China sudah tidak terlihat di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Bahkan kapal-kapal dari negeri Tirai Bambu itu sudah tak lagi terlihat dalam radar Automatic Identification System (AIS).
Menurut Yudo, kapal-kapal China itu sudah berada di luar garis batas ZEE Indonesia.
"Sudah (tidak ada). Sudah 400 mil di luar garis batas ZEE. Sudah sampai di sana. Sudah tak terpantau lagi di AIS," kata Yudo di Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna, Rabu (15/1/2020).
Yudo menuturkan tidak ada kapal China yang tersisa di ZEE Indonesia. Ia mengklaim kalau dilihat dari jarak, kapal-kapal ikan itu sudah kembali ke daerahnya yakni China.
"Kalau dari sini ke ZEE kan 200 mil. Ini kan sudah 400 mil, berarti sudah di daerah China sana," katanya.
Meskipun kapal-kapal China itu terpantau sudah meninggalkan ZEE Indonesia, pihaknya akan tetap berjaga-jaga di wilayah tersebut. Ia menyatakan, langkah seperti itu sejatinya biasa dilakukan sepanjang tahun.
"Patroli tetap," ucap dia.
Untuk diketahui, kapal-kapal milik China diketahui masuk ke wilayah perairan Natuna. Berdasarkan aturan, kapal-kapal China tidak berhak masuk karena daerah itu termasuk ke dalam ZEE Indonesia.
Kapal-kapal pencari ikan milik China itu bahkan mendapatkan pengawalan oleh kapal penjaga (Coast Guard) China. Pihak Indonesia sempat mengusir kapal-kapal China tersebut namun mereka menganggap tidak melanggar aturan karena perairan Natuna juga masuk ke wilayahnya.
Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo: Enggak Ada Kapal Nelayan China di Laut Natuna
Padahal, Laut Natuna hingga 200 mil laut lepas pantai ke arah utara secara radial merupakan wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia yang diakui UNCLOS 1982 secara internasional dan ditabalkan melalui UU NOmor 5/1983 tentang ZEE Indonesia.
Setelah mengklaim sepihak hampir seluruh wilayah Laut Natuna Utara melalui Sembilan Garis Putus-putus yang tidak pernah diketahui koordinat persisnya, China menyatakan Laut Natuna masuk sebagai teritorial negaranya.
Klaim China yang bertabrakan dengan kepentingan empat negara ASEAN ini (Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam) ini hanya didasarkan pada "fakta historis" menurut mereka bahwa Laut Natuna Utara adalah arena penangkapan ikan nenek moyang mereka sejak jaman dulu. Pada sisi lain, China selalu menghindari untuk menyelesaikan perselisihan perairan ini dengan ASEAN melainkan secara bilateral dengan keempat negara yang mengajukan klaim.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil