Ibu Kota Mau Pindah, Taufik Minta Pemerintah Pusat Serahkan Monas ke DKI

Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik menyarankan agar pengelolaan kawasan Monas diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi kata dia, ibu kota negara mau dipindah ke Kalimantan Timur.

"Kan ibu kota mau pindah serahkan saja sama DKI, Monas, Kemayoran, Senayan, kan sudah tidak ibu kota lagi sebab mau pindah. Serahkanlah itu biar DKI yang mengelola," kata Taufik dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Taufik menuturkan, hingga saat ini Pemprov DKI belum menerima sertifikat Monas, sehingga belum jelas Monas kepunyaan siapa hingga saat ini.

Ketua DPD Gerindara DKI Jakarta itu kemudian meyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk melepas pengelolaan Monas jika benar milik pemerintah pusat. Dengan demikian DKI tidak harus mengeluarkan uang dari APBD untuk unit pelaksana teknis (UPT) Monas.

"Kalau punya Pemerintah Pusat, ngapain kita (DKI) taruh UPT, kenapa kita buang duit di situ, itu bisa jadi temuan," kata Taufik.

Lebih lanjut Taufik mengatakan Monas menjadi salah satu topik penting yang akan dibahas dan dirumuskan dalam Rakerda Partai Gerindra yang dihadiri oleh 500 kader dan pengurus partai dari tingkat DPD hingga ranting di DKI Jakarta.

"Kita mau dorong soal Monas ini, salah satu yang akan kita rekomendasikan dan kita diskusikan dengan kawan-kawan partai," kata Taufik.

Dalam sambutan awalnya Taufik sempat menyinggung soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.Ia mengatakan dari informasi yang didapatkannya di parlemen bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota negara akan tamat pada Juni 2020.

"Inshaa Allah, Juni tamatlah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, di 'running text' tamat ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara di Juni," kata Taufik.

Baca Juga: Sapa Anies di Rakerda Gerindra DKI, Sandiaga: Kangen Bro

Taufik menyebutkan, undang-undang terkait pemindahan ibu kota akan keluar di bulan Juni 2020. Oleh karena itu pihaknya mengajak semua pihak untuk mendiskusikan persoalan tersebut.Ia kemudian mengaku sepakat pemindahan Ibu Kota Negara, hanya saja mereka mempertanyakan setelah dipindahkan Jakarta akan dijadikan apa.

"Kami minta sama kawan-kawan di DPR RI waktu pencabutan Jakarta sebagai ibu kota berbarengan dengan itu harus ada dasar hukum Jakarta, apakah sebagai pemerintah daerah seperti Jatim, Jateng, Jabar dan lainnya, kalau itu terjadi maka akan ada perubahan struktur pemerintah dan sistem politik," katanya.

Taufik menyebutkan isu pemindahan Ibu Kota Negara akan menjadi diskusi awal yang dibawa dalam Rakerda Gerindra Jakarta. Untuk mencari tahu, nasib Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota, apakah menjadi daerah khusus ekonomi dan perdagangan atau yang lainnya.

Menurutnya sejumlah partai politik menginginkan hal demikian supaya Jakarta menjadi daerah khusus seperti halnya Jawa Barat yang mengalami struktur perubahan politik berupa wali kota dipilih oleh rakyat, kemudian DPRD setiap kabupaten kota, supaya kader partai banyak terserap duduk di DPR.

"Tapi itu tidak gampang menurut saya, karena perlu kecermatan. Dan kenapa sedikit sekali orang yang membicarakan Jakarta setelah pemindahan ibu kota, bahkan sama sekali tidak pernah terdengar wujudnya," kata Taufik.

Untuk mengetahui apakah setelah pemindahan ibu kota dari Jakarta akan mengubah struktur ekonomi, Gerindra secara spesifik akan membahas hal tersebut dengan mengundang pengamat politik ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noersy untuk menyampaikan materinya.