Suara.com - Rapat koordinasi antar menteri dilanjutkan dengan penyampaian laporan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Halim Perdana Kusuma, Kamis (30/1/2020).
Para menteri yang ikut dalam rapat itu belum bisa memberitahukan hasil rapat itu.
Awalnya rapat itu berlangsung di Gedung Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020). Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang ikut dalam rapat itu menyebut mereka hendak lapor Jokowi.
"Kami harus lapor ke presiden karena ada putusan-putusan kami (yang harus dilaporkan)," kata Yasonna sambil tergesa-gesa masuk ke mobilnya.
Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio yang turut serta dalam rapat koordinasi itu menjelaskan bahwa para menteri membahas perkembangan dari wabah virus Corona serta keselamatan dari warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Provinsi Hubei, termasuk di Wuhan.
"Jadi kami tadi berdiskusi bagaimana langkah selanjutnya dan kami melanjutkan diskusi ini (di Halim)," ujarnya.
Wishnutama mengamini apabila sebelum mengambil keputusan, tentu para menteri akan menyerahkan laporannya terlebih dahulu kepada Jokowi. Ia pun berharap keputusan untuk penjemputan WNI di Provinsi Hubei bisa disampaikan pada hari yang sama.
Selain Yasonna dan Wishnutama, tampak hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Kemudian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang semestinya ikut rapat koordinasi di Setneg, terpaksa harus ikut ke Halim lantaran baru tiba setelah rapat selesai.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah memiliki opsi untuk mengevakuasi WNI yang berada di Wuhan, China. Proses evakuasi ini bakal dilakukan menyusul merebaknya virus Corona.
Baca Juga: Jepang dan AS Sudah Duluan, Sore Ini Jokowi Bahas Evakuasi WNI di Wuhan
Jokowi mengaku sudah memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan penjajakan kepada Pemerintah China untuk mengevakuasi WNI di Wuhan, China.
"Sudah saya sampaikan pagi tadi, saya sampaikan kepada Menlu untuk mulai menjajaki mengenai itu," ujar Jokowi di Graha Widya Bhakti Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/1/2020).
Sore ini, Jokowi mengundang sejumlah menteri terkait untuk menggelar rapat internal membahas keputusan evakuasi WNI dari Wuhan
"Tapi juga tahapan-tahapanya baru sore ini kita lakukan, kalau ini kita evakuasi masuknya seperti apa, kemudian setelah dibawa ke sini apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu," ucap dia.
Berita Terkait
-
Sore Ini, Jokowi Putuskan Evakuasi WNI di Wuhan atau Tidak
-
Bandara Ahmad Yani Klaim Punya Ruang Antivirus Corona Pertama di Indonesia
-
Jokowi Libatkan TNI untuk Evakuasi WNI di Wuhan, Ini Alasannya
-
Virus Corona Masuk Filipina, Dibawa Perempuan China dari Wuhan
-
Bikin Prank Virus Corona, 4 YouTuber Korsel Diciduk Polisi
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya