Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum berfikir untuk pencapresan 2024, namun hanya ingin fokus bekerja seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi misi Presiden yang diamanatkan ke Kemendagri. Demikian sikap Mendagri Tito terhadap statemen Menkopolhukam Prof. Mahfud tersebut.
Hal ini menyusul beredarnya berita tentang doa dan dukungan Menkopolhukam Mahfud MD atas pencalonan Tito Karnavian - Khofifah di Pilpres 2024 yang akan datang.
Statement itu disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD saat memberi sambutan dalam Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dirangkaikan dengan acara peluncuran ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Surabaya.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota dan komponen Forkopimda Propinsi Jawa Timur di Grandcity Ballroom, Surabaya Jumat, (31/01/2020).
Dalam acara yang dihadiri oleh 1500 peserta tersebut, disamping Mendagri Tito Karnavian, juga hadir sebagai pembicara Gubernur Propinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Prof. Mahfud itu senior yang saya hormati. Beliau itu orangnya suka guyon. Dan saya lihat memang hanya sebatas bercandalah," ujar Mendagri.
"Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Kepala Daerah, dan saya selaku Mendagri, saat ini hanya bekerja keras sesuai amanah dari Allah SWT dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Sebagai contoh terobosan Kemendagri adalah program ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Program ini kami lakukan untuk melayani masyarakat di dalam penerbitan KTP-El, akte lahir, Kartu Keluarga dan dokumen catatan sipil lainnya secara cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. Agar masyarakat terlayani dengan baik karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai keperluan.
Lewat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ini anggota masyarakat yang data kependudukannya sudah teregistrasi tinggal “klik ADM” untuk mendapatkan KTP-El. Ini salah satu bentuk penyederhanaan pelayanan dan sekaligus membebaskan masyarakat dari proses yang berbelit-belit, murah dan juga untuk menghilangkan praktik pungli di dalam pengurusan akte dokumen catatan sipil bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP-elektronik
"Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan perangkat ini. Sudah ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menyediakan perangkat ini untuk melayani warga masyarakat, seperti Kabupaten Magetan. Kami harapkan Provinsi lain menyusul Jawa Timur menerapkannya. Kami akan memfasilitas dan membantu. Dengan demikian aksi nyata pelayanan publik yang mudah, cepat dan bebas hambatan birokratis dapat semakin terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia," tutup Mendagri. (*)
Berita Terkait
-
Mendagri Imani Salat Jumat di Masjid At-Taqwa, Bandara Internasional Juanda
-
Mahfud MD Sebut Tito Jadi Presiden 2024, Khofifah Wakilnya
-
Mendagri Apresiasi Pemprov Jatim yang Gunakan Anjungan Dukcapil Mandiri
-
Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP-elektronik
-
Mantan Presiden Swiss Minta Masukan Mendagri soal Pengendalian Narkoba
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah