Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum berfikir untuk pencapresan 2024, namun hanya ingin fokus bekerja seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi misi Presiden yang diamanatkan ke Kemendagri. Demikian sikap Mendagri Tito terhadap statemen Menkopolhukam Prof. Mahfud tersebut.
Hal ini menyusul beredarnya berita tentang doa dan dukungan Menkopolhukam Mahfud MD atas pencalonan Tito Karnavian - Khofifah di Pilpres 2024 yang akan datang.
Statement itu disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD saat memberi sambutan dalam Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dirangkaikan dengan acara peluncuran ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Surabaya.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota dan komponen Forkopimda Propinsi Jawa Timur di Grandcity Ballroom, Surabaya Jumat, (31/01/2020).
Dalam acara yang dihadiri oleh 1500 peserta tersebut, disamping Mendagri Tito Karnavian, juga hadir sebagai pembicara Gubernur Propinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Prof. Mahfud itu senior yang saya hormati. Beliau itu orangnya suka guyon. Dan saya lihat memang hanya sebatas bercandalah," ujar Mendagri.
"Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Kepala Daerah, dan saya selaku Mendagri, saat ini hanya bekerja keras sesuai amanah dari Allah SWT dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Sebagai contoh terobosan Kemendagri adalah program ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Program ini kami lakukan untuk melayani masyarakat di dalam penerbitan KTP-El, akte lahir, Kartu Keluarga dan dokumen catatan sipil lainnya secara cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. Agar masyarakat terlayani dengan baik karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai keperluan.
Lewat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ini anggota masyarakat yang data kependudukannya sudah teregistrasi tinggal “klik ADM” untuk mendapatkan KTP-El. Ini salah satu bentuk penyederhanaan pelayanan dan sekaligus membebaskan masyarakat dari proses yang berbelit-belit, murah dan juga untuk menghilangkan praktik pungli di dalam pengurusan akte dokumen catatan sipil bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP-elektronik
"Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan perangkat ini. Sudah ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menyediakan perangkat ini untuk melayani warga masyarakat, seperti Kabupaten Magetan. Kami harapkan Provinsi lain menyusul Jawa Timur menerapkannya. Kami akan memfasilitas dan membantu. Dengan demikian aksi nyata pelayanan publik yang mudah, cepat dan bebas hambatan birokratis dapat semakin terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia," tutup Mendagri. (*)
Berita Terkait
-
Mendagri Imani Salat Jumat di Masjid At-Taqwa, Bandara Internasional Juanda
-
Mahfud MD Sebut Tito Jadi Presiden 2024, Khofifah Wakilnya
-
Mendagri Apresiasi Pemprov Jatim yang Gunakan Anjungan Dukcapil Mandiri
-
Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP-elektronik
-
Mantan Presiden Swiss Minta Masukan Mendagri soal Pengendalian Narkoba
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana