Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum berfikir untuk pencapresan 2024, namun hanya ingin fokus bekerja seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi misi Presiden yang diamanatkan ke Kemendagri. Demikian sikap Mendagri Tito terhadap statemen Menkopolhukam Prof. Mahfud tersebut.
Hal ini menyusul beredarnya berita tentang doa dan dukungan Menkopolhukam Mahfud MD atas pencalonan Tito Karnavian - Khofifah di Pilpres 2024 yang akan datang.
Statement itu disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD saat memberi sambutan dalam Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dirangkaikan dengan acara peluncuran ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Surabaya.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota dan komponen Forkopimda Propinsi Jawa Timur di Grandcity Ballroom, Surabaya Jumat, (31/01/2020).
Dalam acara yang dihadiri oleh 1500 peserta tersebut, disamping Mendagri Tito Karnavian, juga hadir sebagai pembicara Gubernur Propinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Prof. Mahfud itu senior yang saya hormati. Beliau itu orangnya suka guyon. Dan saya lihat memang hanya sebatas bercandalah," ujar Mendagri.
"Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Kepala Daerah, dan saya selaku Mendagri, saat ini hanya bekerja keras sesuai amanah dari Allah SWT dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Sebagai contoh terobosan Kemendagri adalah program ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Program ini kami lakukan untuk melayani masyarakat di dalam penerbitan KTP-El, akte lahir, Kartu Keluarga dan dokumen catatan sipil lainnya secara cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. Agar masyarakat terlayani dengan baik karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai keperluan.
Lewat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ini anggota masyarakat yang data kependudukannya sudah teregistrasi tinggal “klik ADM” untuk mendapatkan KTP-El. Ini salah satu bentuk penyederhanaan pelayanan dan sekaligus membebaskan masyarakat dari proses yang berbelit-belit, murah dan juga untuk menghilangkan praktik pungli di dalam pengurusan akte dokumen catatan sipil bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP-elektronik
"Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan perangkat ini. Sudah ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menyediakan perangkat ini untuk melayani warga masyarakat, seperti Kabupaten Magetan. Kami harapkan Provinsi lain menyusul Jawa Timur menerapkannya. Kami akan memfasilitas dan membantu. Dengan demikian aksi nyata pelayanan publik yang mudah, cepat dan bebas hambatan birokratis dapat semakin terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia," tutup Mendagri. (*)
Berita Terkait
-
Mendagri Imani Salat Jumat di Masjid At-Taqwa, Bandara Internasional Juanda
-
Mahfud MD Sebut Tito Jadi Presiden 2024, Khofifah Wakilnya
-
Mendagri Apresiasi Pemprov Jatim yang Gunakan Anjungan Dukcapil Mandiri
-
Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP-elektronik
-
Mantan Presiden Swiss Minta Masukan Mendagri soal Pengendalian Narkoba
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Tragedi Tual Jadi Alarm Keras: Brimob Didorong Kembali ke 'Khitah' High-Risk, Bukan Keamanan Rutin
-
KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Suap Diskon Pajak di Kemenkeu
-
Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tembus 6 Persen, Dinilai Picu Kriminalitas
-
Dari Bisnis Narkoba hingga Aniaya Siswa Madrasah: Sejauh Mana Reformasi Polri Bekerja?
-
PDIP Ungkap Sumber Dana MBG, Sebut Diambil dari Anggaran Pendidikan
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI