Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait pemilihan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan, China, Selasa (4/2/2020).
Pertemuan yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Bupati Natuna Hamid Rizal, serta tokoh masyarakat Natuna.
Terkait hal tersebut, Mahfud mengakui adanya keterlambatan informasi terhadap masyarakat Natuna soal pemilihan lokasi evakuasi. Sehingga, beberapa waktu lalu muncul gelombang penolakan dari warga sekitar berupa aksi demonstrasi di sekitar lokasi karantina.
"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat Greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan," ujar Mahfud.
Natuna, kata Mahfud, dipilih sebagai lokasi karantina karena dianggap sebagai tempat yang aman dan mudah. Selain itu, disana juga terdapat instalasi militer sehingga memudahkan dalam melalukan proses karantina.
"Memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," katanya.
Diketahui, aksi demonstrasi sempat pecah selama dua hari. Bahkan pada Minggu (2/2/2020) pagi, kerusuhan terjadi di dekat Bandara Raden Sadjad, persisnya di depan Mako Lanal Ranai. Aksi massa rusuh menentang kedatangan evakuasi WNI Wuhan.
Sehari sebelumnya massa juga melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Natuna dan sempat dijumpai oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Sabtu (1/2/2020) petang.
Menkes meminta warga untuk tidak khawatir. Ia memastikan ratusan WNI Wuhan yang akan dievakuasi ke Natuna tersebut tidak terinfeksi corona.
Baca Juga: Tak Liburkan SMA di Natuna, Disdik Kepri: Usai Sekolah Langsung Pulang!
“Mereka itu sehat semua, Bapak-bapak Ibu-ibu jangan khawatir, mereka tidak terinfeksi penyakit corona,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa WHO telah menginstruksikan untuk tidak mengeluarkan Warga Negara Asing (WNA) dari China jika diketahui terinveksi corona.
"Kami pun tidak sembarang berani menjemput dan menyambut mereka kalau memang mereka terinveksi,” ujar Menkes di hadapan massa.
Namun hal itu tak membuat penolakan massa berubah. Anggota DPRD Natuna Wan Aris Munandar mewakili warga mengatakan, warga Natuna sudah paranoid dengan virus corona memiliki dua opsi.
"Tidak turun di Natuna atau diobservasi di kapal KRI," ujarnya.
Berita Terkait
-
China Peringatkan AS Soal Wabah Virus Corona
-
Pilu, Remaja Cacat Meninggal Usai Ayah Dikarantina karena Virus Corona
-
Mantul! Unair Temukan Alat Deteksi Virus Corona
-
Ibu Terinfeksi Corona Melahirkan di China, Bagaimana Kondisi Sang Bayi?
-
Korban Tewas Virus Corona Tembus 425 Jiwa, 19.550 Orang Terinfeksi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar