Suara.com - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis kembali melakukan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Mereka yang dirotasi diantaranya 8 Kapolda baru dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/385/II/KEP./2020 tertanggal 3 Februari yang ditandatangani atas nama Kepala Kepolisian, Asisten Sumber Daya Manusia Kepala Kepolisian Inspektur Jenderal Eko Indra Heri.
Irjen Eko Indra Heri mengatakan mutasi ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Polri.
"Ya ada surat telegram, dalam rangka rotasi jabatan. Hal biasa," kata Eko kepada wartawan.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Irjen Saiful Maltha yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dimutasi ke posisi baru menjadi analisis kebijakan utama Baharkam Polri.
Posisi yang ditinggalkan Irjen Maltha digantikan oleh Brigjen Polisi Napoleon Bonaparte yang sebelumnya menjabat Sekretaris National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia.
Posisi Brigjen Napoleon digantikan oleh Kadiklatsusjatrans Lemdiklat Polri Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo.
Selain itu, dengan alasan yang sama Idham juga merotasi delapan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
Kapolda Sulut Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto dimutasi menjadi Kapolda Kalbar menggantikan Irjen Didi Haryono yang dimutasi ke Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri.
Baca Juga: Sudah Periksa Saksi, Polri Klaim Tidak Temukan Bukti Penyiksaan Luthfi
Posisi yang ditinggalkan Irjen Remigius akan ditempati oleh Irjen Royke Lumowa, Kapolda Maluku.
Sementara jabatan Kapolda Maluku yang ditinggalkan Royke akan diisi oleh Kapolda Sulbar Brigjen Baharudin Djafar. Polda Sulbar kini akan dipimpin oleh Brigjen Eko Budi Sampurno.
Kapolda Jambi Irjen Muchlis dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri dan digantikan oleh Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi.
Kapolda Aceh Irjen Rio Septianda Djambak diangkat sebagai Kasespim Lekdiklat Polri dan digantikan oleh Brigjen Wahyu Widada yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.
Kapolda Gorontalo bakal diisi oleh Brigjen Adnas, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sulsel yang akan diisi oleh Brigjen Halim Pagarra dari Direktur Regulasi dan Identifikasi Korlantas Polri.
Kemudian, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Rikwanto akan menjabat Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara. Posisi lama Rikwanto pun bakal diisi oleh Brigadir Indro Wiyono.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
Pilihan
-
Profil Mojtaba Khamenei: Sosok Kuat Penerus Ali Khamenei, Calon Pemimpin Iran?
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
Terkini
-
Dubes Iran Minta Pemerintah RI Kutuk Serangan AS-Israel ke Teheran
-
Berbeda dengan Venezuela, Dino Patti Djalal Menilai Serangan AS-Israel Picu Konflik Berkepanjangan
-
Situasi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Imbau Jemaah Tunda Keberangkatan Umrah
-
Kabar Duka: Ketua KPAI Margaret Maimunah Meninggal Dunia di Jakarta
-
Bukan Mediator! Eks Wamenlu Dorong Prabowo Kirim Surat ke Trump, Tunda Pasukan TNI ke Gaza
-
Irak Ikut Terseret dalam Konflik Iran-AS-Israel, Tegaskan Tutup Wilayah Udara
-
Adian Napitupulu Kecam Agresi AS-Israel ke Iran: Board of Peace atau Board of War?
-
Rencana Mediasi Prabowo di Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Itu Bunuh Diri Politik!
-
Profil Masoud Pezeshkian, Presiden Iran Berlatar Belakang Dokter Perang
-
Rusia Desak AS dan Israel Hentikan Agresi Terhadap Iran di Sidang PBB