Suara.com - Sebanyak 12 ribu ton lebih makanan impor dari China masih membanjiri Kota Batam. Makanan itu terdiri dari buah dan sayuran.
Hal itu berdasarkan data Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam. Produk tersebut terdiri dari anggur segar, apel, bawang bombay, bawang putih, jeruk mandarin, lemon dan orange segar.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menyetop impor pangan dari China menyusul merebaknya wabah virus Corona yang menewaskan ratusan orang. Kebijakan itu tentu berimbas bagi Kota Batam, Kepulauan Riau yang selama ini pasokan pangannya bergantung dari luar daerah, termasuk luar negeri.
Hingga akhir 2018 lalu, puluhan ton produk makanan dan minuman dari China masuk ke Batam. Produk tersebut kini masih beredar pasaran.
“Semua impor hortikulkura itu izin impornya dari kementerian (perdagangan),” kata Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Purnomo Andiantono, Selasa (4/2/2020) kemarin.
Selain produk hortikultura, Batam juga mengimpor berbagai jenis makanan dan minuman ringan. Seperti, sohun, kuaci, makarel, kacang-kacangan, coklat, biskuit, permen, buah dalam kemasan, manisan buah, sereal, jamur dalam kemasan, sayur dalam kemasan, daging dalam kemasan dan wafer. Sedangkan minuman kemasan, hanya minuman bersoda saja.
“Kalau izin impor makanan dan minuman kemasan dari China, jumlahnya ada 121.447 karton,” ujarnya.
Untuk impor selain makanan dan minuman dari China, ada barang-barang rumah tangga antara lain plastik hanger, furniture, payung, tempat sikat gigi, ember, baskom, mug.
Andi mengungkapkan untuk awal tahun ini sudah ada impor produk konsumsi dari China. Namun, pihaknya belum bisa memeriksa barang tersebut.
Baca Juga: Virus Corona Pukul Industri Pariwisata Tanah Air
“Kami belum bisa periksa datanya karena importer belum pada melaporkan realisasi impor. Karena ini baru awal Januari,” jelasnya.
Terkait perintah Menteri Perdagangan, Andi mengatakan BP Batam akan menghentikan izin impor Jika surat perintah penghentian sudah ada.
“Izin impor kan di kementerian, jadi jika kementerian menghentikan izin impor, tentunya BP Batam juga akan menghentikan izin masuk komoditi hortikultura maupun makanan kemasan. Namun sampai saat ini belum ada perintah untuk penghentian impor tersebut,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Redam Imbas Negatif Virus Corona, BI Beli Surat Utang Pemerintah Rp 25 T
-
Virus Corona Pukul Industri Pariwisata Tanah Air
-
Rute Penerbangan Indonesia-China Ditutup, Pengiriman Kargo Tetap Jalan
-
Prabowo Datangi WNI yang Dikarantina di Natuna, Melihat dari Bus
-
Update Virus Corona di Indonesia: 40 Orang Negatif, 2 Masih dalam Observasi
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Kaleidoskop Satu Dekade Shopee: Menciptakan Dampak Bagi Ekosistem melalui Inovasi & Kolaborasi
-
Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
-
Pemprov DKI Kirim 27 Ton Bantuan ke Korban Bencana Sumatera
-
Tiga Koridor TransJakarta Terdampak Imbas Truk Hantam Separator di Dua Halte
-
Pemulihan Sumatra hingga Kampung Haji, Ini 3 Arahan Prabowo di Hambalang
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total