Suara.com - Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat merasa 'mules-mules' mendengar janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai perhatian publik.
Tak terkecuali dengan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang memberikan respons lewat akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Said Didu menilai, tanggapan Sri Mulyani tersebut menunjukkan kesadaran akan persoalan yang selama ini ditutup-tutupi. Terutama mengenai beban keuangan negara dan beragam janji yang disebut tidak masuk akal.
"Setelah sekian lama menutupi, sepertinya Menteri Keuangan sudah menyadari bahwa beban keuangan negara makin berat dengar janji-janji kampanye yang tidak rasional - seperti pernyataannya tentag "gaji" pengangguran dan akan menjual asset negara di Jakarta untuk biaya pindah ibu kota," cuit Said Didu seperti dikutip Suara.com, Kamis (6/2/2020).
Lebih lanjut, Said Didu lantas membeberkan deretan janji Jokowi yang dianggap tidak rasional sehingga membuat Sri Mulyani sakit perut.
"1. Tol laut, 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi, 3. Tidak akan impor, 4. Tidak akan tambah utang, 5. Swasembada beras, gula, garam dll, 6. Memberikan "gaji" ke penganggur, 7. Kelayakan berbagai infrastruktur, 8. Dll," imbuhnya.
Tak pelak, cuitan Said Didu ini menuai perhatian dari warganet. Banyak dari mereka yang memberikan dukungan, tapi ada pula yang justru mengkritik uraian tersebut.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat mengaku sakit perut karena mendengar salah satu janji kampanye Jokowi, yakni program kartu prakerja.
Program itu dibuat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang belum bekerja atau masih menganggur.
Baca Juga: Buntut Kasus Bullying, Kepala SMP 16 Malang Hingga Guru Bakal Disanksi
Sakit perut yang dikatakan Sri karena terkait dengan anggaran yang harus digelontorkan untuk menjalanlan program kartu pra kerja tersebut.
Menurutnya, kalau Jokowi sudah terpilih dapat diartikan kalau janji itu menjadi sebuah utang pemerintah untuk segera dibayar lunas bagi masyarakat.
Kalau memang anggaran negara terbatas, Sandiaga menuturkan kalau Sri selaku bendahara negara bisa memilah mana program yang menjadi prioritas.
"Nah tapi kan kami tahu bahwa kemampuan keuangan kami terbatas. Jadi harus ada yang skala prioritas ada yang enggak," kata dia.
Sandiaga Uno Beri Respons
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut seandainya dirinya menjadi Sri Mulyani pasti tidak akan menyampaikan hal tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran