Suara.com - Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat merasa 'mules-mules' mendengar janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai perhatian publik.
Tak terkecuali dengan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang memberikan respons lewat akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Said Didu menilai, tanggapan Sri Mulyani tersebut menunjukkan kesadaran akan persoalan yang selama ini ditutup-tutupi. Terutama mengenai beban keuangan negara dan beragam janji yang disebut tidak masuk akal.
"Setelah sekian lama menutupi, sepertinya Menteri Keuangan sudah menyadari bahwa beban keuangan negara makin berat dengar janji-janji kampanye yang tidak rasional - seperti pernyataannya tentag "gaji" pengangguran dan akan menjual asset negara di Jakarta untuk biaya pindah ibu kota," cuit Said Didu seperti dikutip Suara.com, Kamis (6/2/2020).
Lebih lanjut, Said Didu lantas membeberkan deretan janji Jokowi yang dianggap tidak rasional sehingga membuat Sri Mulyani sakit perut.
"1. Tol laut, 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi, 3. Tidak akan impor, 4. Tidak akan tambah utang, 5. Swasembada beras, gula, garam dll, 6. Memberikan "gaji" ke penganggur, 7. Kelayakan berbagai infrastruktur, 8. Dll," imbuhnya.
Tak pelak, cuitan Said Didu ini menuai perhatian dari warganet. Banyak dari mereka yang memberikan dukungan, tapi ada pula yang justru mengkritik uraian tersebut.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat mengaku sakit perut karena mendengar salah satu janji kampanye Jokowi, yakni program kartu prakerja.
Program itu dibuat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang belum bekerja atau masih menganggur.
Baca Juga: Buntut Kasus Bullying, Kepala SMP 16 Malang Hingga Guru Bakal Disanksi
Sakit perut yang dikatakan Sri karena terkait dengan anggaran yang harus digelontorkan untuk menjalanlan program kartu pra kerja tersebut.
Menurutnya, kalau Jokowi sudah terpilih dapat diartikan kalau janji itu menjadi sebuah utang pemerintah untuk segera dibayar lunas bagi masyarakat.
Kalau memang anggaran negara terbatas, Sandiaga menuturkan kalau Sri selaku bendahara negara bisa memilah mana program yang menjadi prioritas.
"Nah tapi kan kami tahu bahwa kemampuan keuangan kami terbatas. Jadi harus ada yang skala prioritas ada yang enggak," kata dia.
Sandiaga Uno Beri Respons
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut seandainya dirinya menjadi Sri Mulyani pasti tidak akan menyampaikan hal tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto