Hal itu memicu serbuan, terutama untuk Kaletra atau juga dikenal dengan Aluvia, yang merupakan versi lopinavir/ritonavir yang tidak dipatenkan oleh produsen AbbVie, dan satu-satunya versi yang diperdagangkan di China.
Obat itu biasanya digunakan untuk mengobati dan mencegah HIV dan AIDS, dan bulan lalu AbbVie menyatakan China telah menguji obat tersebut untuk mengobati gejala virus corona.
Tingginya minat terhadap obat-obatan itu telah membuka peluang menghasilkan uang. Lebih dari 28.000 orang terinfeksi di China, terutama di Wuhan dan Hubei. Namun, kurangnya alat uji telah memicu kecurigaan bahwa lebih banyak orang belum terdiagnosa.
Gatsby Fang, agen pembeli obat asal China, mengatakan pada Reuters bahwa dia telah memesan versi generik Kaletra dari India pada 23 Januari lalu---tidak lama setelah pertama kali mendengar obat tersebut mungkin berguna melawan virus corona.
Fang, yang pekerjaan utamanya pada industri keuangan, mengatakan telah menjual setiap botol Kaletra seharga 600 yuan atau setara dengan Rp 1,1 juta dengan keuntungan 200-300 yuan per botol. Stoknya terjual habis pada 25 Januari lalu, karena beberapa klien memesan hingga 600 tablet dalam sekali beli.
Konsumennya termasuk pasien yang terinfeksi, dokter-dokter yang praktik di Hubei, serta mereka yang tidak membutuhkan obat tetapi berpikir untuk membelinya guna perlindungan diri. Penjual obat lain juga mendekatinya, berpura-pura menjadi pasien, kata Fang.
Harga pasar gelap untuk obat-obatan dari India mulai naik pada 25 Januari, Fang mengatakan kepada Reuters.
"Untuk produk berisi 60 pil per botol, harganya naik menjadi sekitar 300 atau 400 yuan dari sekitar 100 yuan pada awalnya," katanya.
"Pada dasarnya pasien yang menghubungi saya adalah mereka yang tidak memiliki tempat untuk perawatan, tidak ada tempat di mana mereka dapat mengonfirmasi 100 persen jika mereka terinfeksi atau tidak terinfeksi virus. Itulah inti masalahnya," ujar Fang.
Baca Juga: Viral Video Pemuda Cina di Italia Lawan Sentimen Rasis Virus Corona
Organisasi Kesehatan Dunia telah memperingatkan bahwa tidak ada pengobatan yang efektif untuk virus corona. Peringatan ini menggugurkan laporan yang belum dikonfirmasi tentang terobosan penelitian di China.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Pemerintah Sempat Kaget Evakuasi WNI dari Wuhan ke Natuna
-
Viral Video Pemuda Cina di Italia Lawan Sentimen Rasis Virus Corona
-
Virus Corona China, Ahli Prediksi Penularan akan Menurun saat Musim Panas
-
Kasus Virus Corona Baru di Singapura Diduga Berasal dari Pertemuan Bisnis
-
Sosok Dokter Li Wafat, Peringatkan Dunia soal Corona Namun Malah Dibungkam
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional