Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan pernyataan pribadi. Hal itu Mardani sampaikan merespon penolakan Jokowi mengenai pemulangan eks kombatan ISIS ke Indonesia.
Mardani berpendapat, pernyataan Jokowi cenderung akan diamini oleh banyak orang. Sebab, sosok Jokowi lekat dengan institusi Kepresidenan.
"Menurut saya, Presiden tidak boleh sering-sering mengatakan ini pendapat pribadi. Karena Presiden kami ini juga di banyak masyarakat disebutnya sebagai institusi Kepresidenan. Apa yang dikatakan oleh presiden itu akan diikuti oleh orang yang di bawahnya. Tidak bisa bilang ini pendapat pribadi," kata Mardani di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).
Mardani lebih sepakat jika Jokowi berkata, "Kami putuskan bersama di Rapat Terbatas".
Hal tersebut dipandang Mardani sebagai sesuatu yang elok dalam merespon soal pemulangan ratusan teroris pelintas batas (foreign terrorist fighters) tersebut.
"Makanya lebih baik kita tunggu Ratas gitu. Saya lebih apresiasi kalau "ayo kita putuskan bersama di Ratas," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS dari Timur Tengah yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
Baca Juga: BNPT: Identitas 600 WNI Eks ISIS Masih Diverifikasi
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk memulangkan WNI eks ISIS harus melalui perhitungan yang detail.
Berita Terkait
-
Usulan WNI Eks ISIS Karantina di Aceh, Kemendagri Tunggu Pernyataan Jokowi
-
DPR Usul Pemerintah Fokus Virus Corona Ketimbang Pulangkan Ratusan Eks ISIS
-
Penyesalan WNI eks ISIS: Harapkan Surga Dunia Malah Dapat Neraka
-
Soal WNI Eks ISIS, Cholil Nafis: Lupakan Mereka karena Sudah Lupa NKRI
-
Yusril Ngaku Gak Masalah Tak Satupun Kader PBB Dilirik Jokowi
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
Terkini
-
BNI Tegaskan Kasus KUR Jember Berawal dari Laporan Perseroan
-
Sengaja Dibakar atau Kecelakaan? Misteri Tewasnya Santri di Lombok Tengah Masuk Meja DPR
-
Kejagung Bantah Febrie Umrah: Nggak Bener, Dia Sudah Dicekal dan Tak Dijaga TNI Lagi!
-
MPLS Sekolah Rakyat Fokus Bangun Literasi Digital, Siswa Baru Dibekali Etika Pakai Medsos
-
KPK Dalami Alasan Bupati Kuansing Beri Amplop ke Menhut Raja Juli
-
Pakar UGM Ingatkan Mutasi ASN Tak Boleh Jadi Alat Balas Dendam Menteri
-
FBI Turun Tangan! Dolar dan Emas 74 Kg Bukti Korupsi Eks Jampidsus Febrie Dicek Keasliannya
-
Ada Pihak Coba Adu Domba? Kapolri di Mabes TNI: Silakan Langsung Berkomunikasi, Kami Terbuka!
-
IUCN Apresiasi Komitmen Menhut RI Perkuat Konservasi Gajah
-
Perancang Masjid Istiqlal hingga Monas Friedrich Silaban Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional