Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan pernyataan pribadi. Hal itu Mardani sampaikan merespon penolakan Jokowi mengenai pemulangan eks kombatan ISIS ke Indonesia.
Mardani berpendapat, pernyataan Jokowi cenderung akan diamini oleh banyak orang. Sebab, sosok Jokowi lekat dengan institusi Kepresidenan.
"Menurut saya, Presiden tidak boleh sering-sering mengatakan ini pendapat pribadi. Karena Presiden kami ini juga di banyak masyarakat disebutnya sebagai institusi Kepresidenan. Apa yang dikatakan oleh presiden itu akan diikuti oleh orang yang di bawahnya. Tidak bisa bilang ini pendapat pribadi," kata Mardani di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).
Mardani lebih sepakat jika Jokowi berkata, "Kami putuskan bersama di Rapat Terbatas".
Hal tersebut dipandang Mardani sebagai sesuatu yang elok dalam merespon soal pemulangan ratusan teroris pelintas batas (foreign terrorist fighters) tersebut.
"Makanya lebih baik kita tunggu Ratas gitu. Saya lebih apresiasi kalau "ayo kita putuskan bersama di Ratas," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS dari Timur Tengah yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
Baca Juga: BNPT: Identitas 600 WNI Eks ISIS Masih Diverifikasi
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk memulangkan WNI eks ISIS harus melalui perhitungan yang detail.
Berita Terkait
-
Usulan WNI Eks ISIS Karantina di Aceh, Kemendagri Tunggu Pernyataan Jokowi
-
DPR Usul Pemerintah Fokus Virus Corona Ketimbang Pulangkan Ratusan Eks ISIS
-
Penyesalan WNI eks ISIS: Harapkan Surga Dunia Malah Dapat Neraka
-
Soal WNI Eks ISIS, Cholil Nafis: Lupakan Mereka karena Sudah Lupa NKRI
-
Yusril Ngaku Gak Masalah Tak Satupun Kader PBB Dilirik Jokowi
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
Terkini
-
Tamparan Keras di KTT Iklim: Bos Besar Lingkungan Dunia Sindir Para Pemimpin Dunia!
-
Komdigi Kaji Rencana Verifikasi Usia via Kamera di Roblox, Soroti Risiko Privasi Data Anak
-
Detik-detik Pohon Raksasa Tumbang di Sisingamangaraja: Jalan Macet, Pengendara Panik Menghindar!
-
KPK Panggil 3 Kepala Distrik Terkait Kasus Korupsi Dana Operasional Papua
-
Pramono Ungkap Ada Orang Tidak Senang Ragunan Bersolek, Siapa?
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
Legislator PKB Beri Peringatan Keras ke Prabowo: Awas Jebakan Israel di Misi Pasukan Perdamaian Gaza
-
Pramono Ungkap Asal Usul Harimau Titipannya di Ragunan: Namanya Raja, Pakan Bayar Sendiri
-
Babak Akhir Perkara Korupsi ASDP, Pleidoi Ira Puspadewi Seret Nama Erick Thohir Jelang Sidang Vonis
-
Meski Anggap Sah-sah Saja TNI Bantu Ketahanan Pangan, Legislator PDIP Beri Catatan Kritis