Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan pernyataan pribadi. Hal itu Mardani sampaikan merespon penolakan Jokowi mengenai pemulangan eks kombatan ISIS ke Indonesia.
Mardani berpendapat, pernyataan Jokowi cenderung akan diamini oleh banyak orang. Sebab, sosok Jokowi lekat dengan institusi Kepresidenan.
"Menurut saya, Presiden tidak boleh sering-sering mengatakan ini pendapat pribadi. Karena Presiden kami ini juga di banyak masyarakat disebutnya sebagai institusi Kepresidenan. Apa yang dikatakan oleh presiden itu akan diikuti oleh orang yang di bawahnya. Tidak bisa bilang ini pendapat pribadi," kata Mardani di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).
Mardani lebih sepakat jika Jokowi berkata, "Kami putuskan bersama di Rapat Terbatas".
Hal tersebut dipandang Mardani sebagai sesuatu yang elok dalam merespon soal pemulangan ratusan teroris pelintas batas (foreign terrorist fighters) tersebut.
"Makanya lebih baik kita tunggu Ratas gitu. Saya lebih apresiasi kalau "ayo kita putuskan bersama di Ratas," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS dari Timur Tengah yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
Baca Juga: BNPT: Identitas 600 WNI Eks ISIS Masih Diverifikasi
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk memulangkan WNI eks ISIS harus melalui perhitungan yang detail.
Berita Terkait
-
Usulan WNI Eks ISIS Karantina di Aceh, Kemendagri Tunggu Pernyataan Jokowi
-
DPR Usul Pemerintah Fokus Virus Corona Ketimbang Pulangkan Ratusan Eks ISIS
-
Penyesalan WNI eks ISIS: Harapkan Surga Dunia Malah Dapat Neraka
-
Soal WNI Eks ISIS, Cholil Nafis: Lupakan Mereka karena Sudah Lupa NKRI
-
Yusril Ngaku Gak Masalah Tak Satupun Kader PBB Dilirik Jokowi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Anak Presiden Uganda Ancam Erdogan: Kirim Cewek Cantik untuk Saya atau Diplomat Anda Diusir
-
IDAI Ingatkan Risiko Tinggi Balita Mendaki Gunung Usai Kasus Hipotermia di Ungaran
-
Prabowo Bertemu Putin di Moskow, Kedua Negara Bahas Penguatan Kemitraan Strategis
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada