Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan pernyataan pribadi. Hal itu Mardani sampaikan merespon penolakan Jokowi mengenai pemulangan eks kombatan ISIS ke Indonesia.
Mardani berpendapat, pernyataan Jokowi cenderung akan diamini oleh banyak orang. Sebab, sosok Jokowi lekat dengan institusi Kepresidenan.
"Menurut saya, Presiden tidak boleh sering-sering mengatakan ini pendapat pribadi. Karena Presiden kami ini juga di banyak masyarakat disebutnya sebagai institusi Kepresidenan. Apa yang dikatakan oleh presiden itu akan diikuti oleh orang yang di bawahnya. Tidak bisa bilang ini pendapat pribadi," kata Mardani di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).
Mardani lebih sepakat jika Jokowi berkata, "Kami putuskan bersama di Rapat Terbatas".
Hal tersebut dipandang Mardani sebagai sesuatu yang elok dalam merespon soal pemulangan ratusan teroris pelintas batas (foreign terrorist fighters) tersebut.
"Makanya lebih baik kita tunggu Ratas gitu. Saya lebih apresiasi kalau "ayo kita putuskan bersama di Ratas," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS dari Timur Tengah yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
Baca Juga: BNPT: Identitas 600 WNI Eks ISIS Masih Diverifikasi
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk memulangkan WNI eks ISIS harus melalui perhitungan yang detail.
Berita Terkait
-
Usulan WNI Eks ISIS Karantina di Aceh, Kemendagri Tunggu Pernyataan Jokowi
-
DPR Usul Pemerintah Fokus Virus Corona Ketimbang Pulangkan Ratusan Eks ISIS
-
Penyesalan WNI eks ISIS: Harapkan Surga Dunia Malah Dapat Neraka
-
Soal WNI Eks ISIS, Cholil Nafis: Lupakan Mereka karena Sudah Lupa NKRI
-
Yusril Ngaku Gak Masalah Tak Satupun Kader PBB Dilirik Jokowi
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
Pilihan
-
Rupiah Makin Loyo, Kini Tembus Rp16.780
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
Terkini
-
Sebut Sudah Ada Lobi Agar Dukung Pilkada via DPRD, Polikus PDIP: Sikap Kita Tak Akan Berubah!
-
Kebahagiaan Rakyat Jangan Berhenti Jadi Simbol, Harus Diiringi Kesejahteraan Nyata
-
Dihujani Nyinyiran, Prabowo Kasih Bukti Umumkan Swasembada Pangan 2025
-
Dikhianati Orang Dekat, Rahasia Jatuhnya Maduro Terungkap
-
Densus 88: 70 Anak Terjerat Grup 'True Crime', Berawal dari Bullying dan Broken Home
-
Palu Hakim Diketuk, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Sah Bercerai
-
Jadi Magnet Liburan, Puluhan Ribu Pengunjung Serbu Planetarium TIM Selama Libur Nataru
-
Tiket Domestik Mahal, Relawan Nakes ke Lokasi Bencana di Sumatra Lewat Malaysia
-
Densus 88 Antiteror Polri Sebut Remaja Jakarta Paling Banyak Terpapar Paham Radikal
-
Awas Macet! Simak Detail Rekayasa Lalu Lintas MRT Jakarta di Harmoni-Mangga Besar Selama 8 Bulan