Suara.com - Tim pemenangan Zulkifli Hasan dituding tidak mengikuti mekanisme pelaksanaan Kongres ke-V PAN. Mereka disebut tidak sesuai dengan penentuan Steering Commitee (SC) Organizing Committee (OC) yang diputuskan oleh DPP PAN.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua koordinator tim Mulfachri-Hanafi, Muhammad Asri Anas saat konferensi pers di salah satu hotel di Kendari, tempat pelaksanaan kongres tersebut, Senin (10/2/20).
"Kami merasa ceketum dalam hal ini tim Zulhas banyak melakukan hal tidak sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT), termasuk keputusan SC karena SC yang membuat aturan Kongres sebelum pelaksanaan Kongres," kata Asri, Senin (10/2/2020).
Ketua DPW PAN Sulawesi Barat ini juga menjelaskan keputusan SC bahwa pendaftaran Caketum dilakukan di Kendari atau di DPP PAN Pukul 08.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita pada tanggal 10 Februari 2020.
Sementara peserta Kongres sesuai peraturan SC dilakukan di Kendari (Hotel pelaksanaan Kongres) sampai dengan pukul 12.00 Wita. Dimana setiap peserta harus datang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA).
"Begitu keputusannya. Kami pendukung Mulfachri-Hanafi, karena kami patuh dengan aturan dengan mendaftar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan SC," ungkapnya.
Ia kemudian menyayangkan tim sukses Zulhas tidak melakukan sesuai dengan yang ditetapkan SC.
Selain itu, Anas menyayangkan Ketua Panitia lokal yakni Abdurahman Shaleh (ARS) selaku Ketua DPW PAN Sultra dan Ketua OC, Eko Patrio keduanya tidak ada di tempat Kongres sebab mereka berada di Makassar.
"Padahal mereka adalah ketua panitia dan penanggungjawab acara ini," terangnya.
Baca Juga: Disambangi Cawagub Riza, PAN: Jangan Jadi Batu Loncatan Banyak Warga Miskin
Anas mengungkapkan bahwa ia telah mempertanyakan kepada panitia kongres, info yang diterimanya mereka (Peserta lainnya/Tim Zulhas) sudah mendaftarkan diri, Kemarin (9/1). Hal tersebut dinilai lagi-lagi tidak sesuai dengan proses.
"Kan gila namanya, pesertanya tidak mendaftar, katanya mendaftar di Makassar, ID Cardnya sudah diambil semua. Padahal mereka belum berada di Kendari. Dalam keputusan pendaftaran peserta tidak bisa diwakili," katanya.
Lebih lanjut, jika pelaksanaan kongres tidak dijalankan sesuai prosedur, mereka menyebut kongres tidak layak untuk dilaksanakan.
"Caketum yang tidak mendaftarkan sesuai keputusan SC, maka harus digugurkan," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kongres PAN Sempat Ricuh, Perwakilan Kelompok Ada yang Lempar Bangku
-
Dua Kali Tak Datang, Zulhas Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
-
Mangkir, KPK Jadwalkan Panggilan Kedua untuk Zulkifli Hasan
-
Jelang Pemilihan Caketum PAN, Zulkifli Hasan: Jangan Gontok-gontokan
-
PAN Pertimbangkan Gelar Kongres 2020 di Papua
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional