Suara.com - Rapor Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI terbilang mentereng berdasarkan hasil survei Indo Barometer, yang dirilis hari Minggu (16/2/2020).
Prabowo mendapat predikat menteri paling populer ketimbang anggota lainnya Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden dan Wapres Jokowi – Maruf Amin.
Selain paling populer, masih berdasarkan survei tersebut, Prabowo juga memunyai nilai paling tinggi dalam hal kinerja.
“Berdasarkan survei kami, Prabowo adalah menteri yang paling dikenal masyarakat, yakni dengan angka 18,4 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Hotel Century Park Senayan, Jakarta.
Sementara ranking kedua dan ketiga menteri terpopuler adalah Sri Mulyani (10,6 persen) dan Erick Thohir (8,2 persen).
"Saya kira wajar karena Prabowo adalah mantan calon presiden, dua kali," kata Qodari.
Terkait kinerja, Prabowo mendapat skor 26,8 persen dari responden survei Indo Barometer. Pada posisi kedua, ada Sri Mulyani (13,9 persen), Erick Thohir pada ranking ketiga (12,6 persen), serta Mahfud MD (7,3 persen).
"Jadi ada nama-nama yang tanpa dikenal, tapi begitu ditanya siapa terbaik, nama Prabowo muncul," ucap Qodari.
Untuk diketahui, Indo Barometer melakukan survei 'Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin' sejak 9 hingga 15 Januari 2020.
Baca Juga: Survei Indo Barometer: Tingkat Kepuasan Publik ke Ma'ruf Amin Jeblok
Survei tersebut dilaksanakan di 34 provinsi dengan melibatkan sampel sebanyak 1.200 responden. Ambang batas kesalahan diklaim 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Maruf Amin jeblok
Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi – Maruf Amin”.
Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi lebih besar kalau diperbandingkan tingkat kepuasan terhadap wakilnya Maruf Amin.
Berdasar hasil survei Indo Barometer, sebanyak 70,1 persen masyarakat mengaku puas terhadap kinerja Jokowi.
Angka tersebut meningkat kalau diperbandingkan dengan survei tahun 2015, yang mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi hanya mencapai angka 57,5 persen.
Berita Terkait
-
Ahok Dinilai Lebih Baik Atasi Masalah Banjir DKI Dibanding Anies dan Jokowi
-
Survei Indo Barometer: Tingkat Kepuasan Publik ke Ma'ruf Amin Jeblok
-
Saat Nama Prabowo Jadi Perdebatan dalam Bahasan Terorisme
-
Dalih Pesta Kecil-kecilan, Prabowo Akui Malu Undang Jokowi di HUT Gerindra
-
Tengok Ratusan WNI di Natuna, Prabowo Dadah hingga Kiss Bye di Dalam Bus
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check