Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengungkapkan kekesalannya karena tiga Kepala Daerah tak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menyebut tiga Gubernur itu sok pintar.
Tiga Gubernur yang tak hadir adalah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Mereka mangkir dan memilih untuk diwakilkan oleh bawahannya.
Roberth mengatakan banjir sekarang ini sudah semakin parah karena wilayah ring 1 yang notabene memiliki fasilitas mumpuni juga terendam air. Namun para Kepala Daerah malah enggan memberikan keterangan kepada anggota dewan.
"Banjir di depan mata kita, sampai daerah-daerah elite masuk air, istana negara pun banjir tidak ada perhatian dari Kepala Daerah," ujar Roberth di gedung DPR, Rabu (26/2/2020).
Berbanding terbalik dengan tiga Kepala Daerah itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hadir dalam rapat dan memberi penjelasan soal penanganam banjir. Roberth pun menilai kinerja Basuki bersama jajarannya sudah cukup baik.
"Saya apresiasi Menteri PUPR," jelasnya.
Meski demikian, menurutnya tiga Kepala Daerah itu masih kerap membuat rancangan yang bertentangan dengan konsep Basuki. Padahal, kata Roberth, rancangan ini sudah dibuat matang dengan menggandeng pihak profesional.
"Kalau kami mau ikut apa yang disampaikan PUPR. Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah itu (rancangan PUPR) bukan orang bodoh yang buat itu ahli," kata dia.
Baca Juga: Sebut Banjir Bukan Tanggung Jawab Anies, Cawagub Riza: Ini Masalah Besar
Kekinian, Komisi V DPR RI resmi menunda rapat pembahasan penanganan banjir di Jabodetabek. Pasalnya, tiga Kepala Daerah yang wilayahnya terdampak banjir tidak memenuhi undangan rapat.
Tiga Gubernur yang tak hadir adalah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Ketiganya diwakilkan oleh bawahannya.
Ketua Komisi V Lazarus menyatakan rapat tidak bisa terus dilanjutkan jika tiga Kepala Daerah itu tak hadir. Pasalnya, permasalahan banjir ini solusinya adalah koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah.
Akhirnya, Lazarus memutuskan untuk menunda rapat. Pertemuan ini rencananya akan kembali digelar setelah DPR memasuki masa reses pekan depan.
"Tentu kita akan agendakan pada masa sidang berikutnya. Demikian rapat hari ini saya nyatakan ditunda," kata dia.
Berita Terkait
-
Banjir Lagi, Kemenkes Ingatkan Kembali Penyakit Leptospirosis
-
Diserbu Warga karena Jadi Biang Banjir, IMB AEON Mall Terbit di Era Ahok
-
DPR: Bukan Normalisasi atau Naturalisasi, yang Penting Kerjanisasi!
-
5 Orang Tewas Selama 2 Hari Banjir di Jakarta, Tangerang dan Bekasi
-
Sebut Banjir Bukan Tanggung Jawab Anies, Cawagub Riza: Ini Masalah Besar
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!