Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengungkapkan kekesalannya karena tiga Kepala Daerah tak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menyebut tiga Gubernur itu sok pintar.
Tiga Gubernur yang tak hadir adalah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Mereka mangkir dan memilih untuk diwakilkan oleh bawahannya.
Roberth mengatakan banjir sekarang ini sudah semakin parah karena wilayah ring 1 yang notabene memiliki fasilitas mumpuni juga terendam air. Namun para Kepala Daerah malah enggan memberikan keterangan kepada anggota dewan.
"Banjir di depan mata kita, sampai daerah-daerah elite masuk air, istana negara pun banjir tidak ada perhatian dari Kepala Daerah," ujar Roberth di gedung DPR, Rabu (26/2/2020).
Berbanding terbalik dengan tiga Kepala Daerah itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hadir dalam rapat dan memberi penjelasan soal penanganam banjir. Roberth pun menilai kinerja Basuki bersama jajarannya sudah cukup baik.
"Saya apresiasi Menteri PUPR," jelasnya.
Meski demikian, menurutnya tiga Kepala Daerah itu masih kerap membuat rancangan yang bertentangan dengan konsep Basuki. Padahal, kata Roberth, rancangan ini sudah dibuat matang dengan menggandeng pihak profesional.
"Kalau kami mau ikut apa yang disampaikan PUPR. Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah itu (rancangan PUPR) bukan orang bodoh yang buat itu ahli," kata dia.
Baca Juga: Sebut Banjir Bukan Tanggung Jawab Anies, Cawagub Riza: Ini Masalah Besar
Kekinian, Komisi V DPR RI resmi menunda rapat pembahasan penanganan banjir di Jabodetabek. Pasalnya, tiga Kepala Daerah yang wilayahnya terdampak banjir tidak memenuhi undangan rapat.
Tiga Gubernur yang tak hadir adalah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Ketiganya diwakilkan oleh bawahannya.
Ketua Komisi V Lazarus menyatakan rapat tidak bisa terus dilanjutkan jika tiga Kepala Daerah itu tak hadir. Pasalnya, permasalahan banjir ini solusinya adalah koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah.
Akhirnya, Lazarus memutuskan untuk menunda rapat. Pertemuan ini rencananya akan kembali digelar setelah DPR memasuki masa reses pekan depan.
"Tentu kita akan agendakan pada masa sidang berikutnya. Demikian rapat hari ini saya nyatakan ditunda," kata dia.
Berita Terkait
-
Banjir Lagi, Kemenkes Ingatkan Kembali Penyakit Leptospirosis
-
Diserbu Warga karena Jadi Biang Banjir, IMB AEON Mall Terbit di Era Ahok
-
DPR: Bukan Normalisasi atau Naturalisasi, yang Penting Kerjanisasi!
-
5 Orang Tewas Selama 2 Hari Banjir di Jakarta, Tangerang dan Bekasi
-
Sebut Banjir Bukan Tanggung Jawab Anies, Cawagub Riza: Ini Masalah Besar
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas