Suara.com - Guna membantu lulusan SMA/SMK yang kurang mampu agar dapat melanjutkan kuliah, pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dan mahasiswa afirmasi.
Selain mahasiswa yang ada di Jawa dan pulau-pulau terdekatnya, bantuan ini juga bisa didapatkan oleh mahasiswa Papua, Papua Barat serta 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), tak ketinggalan para anak TKI dan mahasiswa terkena bencana atau kondisi khusus.
Siapa Saja yang Bisa Menerima KIP Kuliah?
- Penerima KIP kuliah adalah siswa SMA/SMK/MA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus dua tahun sebelumnya.
- Memiliki potensi akademik yang baik dan berasal dari keluarga kurang mampu yang didukung bukti dokumen yang sah.
- Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, diterima di Prodi dengan Akreditasi A atau B di PTN atau PTS. Ada kemungkinan juga untuk calon mahasiswa yang diterima di Prodi dengan Akreditasi C dengan pertimbangan tertentu. Kamu bisa mengecek daftar akreditasi prodi pada tiap kampus dengan membuka laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
Apa Saja Syarat Menerima KIP Kuliah?
Siswa bisa mendapatkan KIP Kuliah jika memiliki potensi akademik yang baik di sekolah tapi berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu. Keterbatasan ekonomi ini dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti menerima program bantuan pemerintah.
Siswa dapat menyertakan bukti dokumen seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Siswa dari panti sosial atau panti asuhan pun bisa mendaftar KIP Kuliah ini.
Jika siswa belum memiliki KIP atau orang tua belum mendapat KKS, pendaftaran KIP Kuliah masih dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi.
Kriteria tidak mampu secara ekonomi bagi penerima KIP kuliah adalah ketika orang tua siswa memiliki pendapatan kotor gabungan sebesar Rp 4.000.000, atau jika masing-masing anggota keluarga mendapat Rp 750.000 dari jumlah pendapatan kotor gabungan orang tua/wali.
Apa Saja Fasilitas yang Diberikan?
Baca Juga: Anies Nostalgia, Pimpinan Komisi X DPR Panggil dengan Sebutan Mas Menteri
Ketika mahasiswa memiliki KIP Kuliah dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, maka ia akan dibebaskan dari biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Pembebasan biaya tersebut termasuk untuk Ujian Tulis Berbasis Kompetensi (UTBK) dan seleksi lain yang diselenggarakan perguruan tinggi.
Mahasiswa akan mendapat pembebasan biaya kuliah/pendidikan dan bantuan biaya hidup sebesar Rp 700.000 per bulan.
Disamping itu, peserta KIP Kuliah juga memiliki batas jangka waktu kuliah. Jangka waktu kuliah bagi mahasiswa KIP bergantung pada program dan tingkat pendidikan yang tertera sebagai berikut:
Program Regular:
Sarjana maksimal 8 (delapan) semester
Diploma Empat maksimal 8 (delapan) semester
Diploma Tiga maksimal 6 (enam) semester
Diploma Dua maksimal 4 (empat) semester
Diploma Satu maksimal 2 (dua) semester
Program Profesi:
Dokter maksimal 4 (empat) semester
Dokter Gigi maksimal 4 (empat) semester
Dokter Hewan maksimal 4 (empat) semester
Ners maksimal 2 (dua) semester
Apoteker maksimal 2 (dua) semester
Guru maksimal 2 (dua) semester.
Tag
Berita Terkait
-
Beberkan Tiga Dosa di Dunia Pendidikan, Mendikbud: Itu Sudah Kartu Merah
-
Harumkan Indonesia di Kejuaraan Asia, 8 Atlet Diguyur Beasiswa Pendidikan
-
Simak! Ini Syarat CPNS Kominfo
-
TKN Jokowi - Maruf Amin: Jangan Salahartikan KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja
-
Jokowi Janjikan Anggaran Kartu Sakti KIP Kuliah Akan Sangat Besar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
Terkini
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan
-
Penuhi Kebutuhan Korban Banjir di Pemalang, Kemensos Dirikan Dapur Umum dan Distribusi Bantuan
-
Ucap Syukur Istri Hogi Minaya Usai DPR Minta Kasusnya Dihentikan: Alhamdulillah Kami Dapat Keadilan
-
Pramono Anung Blak-blakan di Depan Gubernur Lemhannas: Ada Pihak yang Ingin Jakarta Tetap Banjir!
-
KPK Telusuri Pengumpulan Uang dari Calon Perangkat Desa Terkait Dugaan Pemerasan Pengisian Jabatan
-
Di Hadapan Siswa Sekolah Rakyat, Ipar Prabowo Curhat Pernah Dipecat dari Jabatan Gubernur BI
-
Tanggapi Pernyataan Noel Soal Purbaya Bakal 'Di-Noel-kan', Ketua KPK: Kita Tak Pernah Target Ini Itu
-
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai Jakarta Dikeruk hingga 5 Meter untuk Halau Banjir