Suara.com - Ratusan buruh es krim Aice yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) berencana akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka menuntut tanggung jawab partai atas kinerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) Sarinah yang menaungi SGBBI PT AFI mengatakan tujuan mereka datang ke kantor PKB untuk menuntut pertanggungjawaban partai atas kinerja menaker yang kebetulan selalu dari PKB.
"Dalam waktu dekat ini kita berencana akan aksi lagi ke kantor pusat Aice, ke DPR untuk menolak Omnibus Law dan juga aksi ke kantor Partai Kebangkitan Bangsa," kata Sarinah saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (5/3/2020).
"Kenapa ini penting, karena menterinya selalu dari PKB, sudah 20 tahun selalu dari PKB, tapi kok kondisi buruh semakin buruk, artinya kita ingin menuntut tanggung jawab partai dalam hal ini PKB yang mengusai dunia ketenagakerjaan," lanjutnya.
Sarinah menegaskan aksi mereka tidak ada hubungan dengan aksi politis sebab mayoritas anggota F-SEDAR sudah menentukan sikap tidak berafiliasi terhadap suatu partai atau tokoh tertentu di Pemilu.
"Posisi kita waktu pemilu itu kan kami 80 persen golput jadi saya pikir publik bisa percaya bahwa memang kami memang tidak punya niatan politik menyerang suatu kekuatan politik tertentu," tegasnya.
Diketahui, sejak 2005 kursi Menteri Ketenagakerjaan selalu dikuasai oleh PKB, mulai dari Erman Soeparno (2005-2009), Muhaimin Iskandar (2009-2014), Hanif Dhakiri (2014-2019), dan kini Ida Fauziyah.
Dalam kasus buruh es krim Aice ini, para buruh merasa ditindas melalui penurunan upah, mutasi, demosi dan Sanksi yang tidak proporsional, sulit cuti, nasib buruh outsourcing, hingga buruh hamil tak diperlakukan manusiawi.
Baca Juga: Periksa Ketum PKB, Ini yang Didalami Penyidik KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu