Suara.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpendapat kalau penutupan sebuah negara atau lockdown efektif untuk mengurangi penyebaran virus Corona (COVID-19). Indonesia dikatakannya bisa diinstruksikan itu namun harus melihat dampak terutama kepada perekonomiannya.
JK menuturkan penyebaran wabah COVID-19 bisa dikatakan begitu cepat. Ia mencontohkan penyebaran COVID-19 itu seperti perhitungan deret ukur.
"Pasti perkembangan wabah itu seperti deret ukur, satu kena sebar ke tiga, tiga kena sebar ke tiga lagi, artinya cepat sekali," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).
Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu, cepatnya penyebaran wabah COVID-19 tentu harus dilawan dengan persiapan yang matang.
JK menyebut cara lockdown yang dilakukan suatu negara bisa dikatakan efektif untuk memotong penyebaran COVID-19, seperti di China yang sempat lakukan lockdown ketika penyebaran virus itu bergerak cepat.
"China berhasil memperlambat dan tidak mencegah 100 persen karena lockdown itu. Negara yang sangat disiplin yang bisa melaksanakan itu," ujarnya.
Menurutnya cara lockdown itu juga bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia apabila memang sudah ada instruksinya. Namun JK mengingatkan kalau ada dampak-dampak lain yang timbul ketika Indonesia diputuskan harus dilockdown, salah satunya soal perekonomian.
"Kalau diinstruksikan pasti bisa, tapi memang harus siap ekonominya, siap macam-macam. Seperti China saja, dampak perang dagangnya ini puluhan kali lebih hebat dari itu," katanya.
Baca Juga: 4 Warga Banten Positif Virus Corona Dirawat di Sini
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram