Jokowi Larang Pemerintah Daerah Terapkan Lockdown

Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, semua kebijakan guna menyelesaikan masalah pandemi virus corona Covid-19 berada di pemerintah pusat.

Jokowi mengklaim, pemusatan kewenangan melawan wabah virus corona itu lebih efektif agar keadaan tak semakin memburuk.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, kebijakan lockdown atau penguncian satu, banyak, atau seluruh wilayah bukanlah ranah pemerintah daerah.

"Perlu saya tegaskan yang pertama, kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil pemda. Sampai saat ini tidak ada pikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi saat memberi keteranagan pers di Istana Keperesidenan Bogor, Senin (16/3/2020).

Sementara ini, Jokowi hanya berpesan agar mobilitas masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik dikurangi.

Sebab, lokasi yang kerumunan orang banyak berpotensi membawa risiko penyebaran virus corona.

"Sekarang ini yang paling penting dilakukan adalah, bagaimana mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran covid-19," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengklaim pemerintah terus melakukan tindakan terukur untuk menghambat penyebaran virus corona Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga memastikan tak akan mengambil kebijakan yang memperburuk perekonomian rakyat.

Baca Juga: Batasi Penularan Covid-19, IDAI Minta Jabodetabek Di-Lockdown?

"Oleh sebab itu, semua kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam, agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak memperburuk keadaan.”