Suara.com - Lowy Institute, lembaga think-tank Australia mengkritik habis-habisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terkait penanganan virus corona (Covid-19).
Lembaga itu menyebutkan sejumlah kelemahan Jokowi dalam mengatasi krisis pandemi ini.
Dilansir lowyinstitute.org, Selasa (17/3/2020), krisis Covid-19 mengungkapkan kelemahan dalam pendekatan taktis terhadap politik, gaya kepemimpinan ad hoc, dan kurangnya pemikiran strategis dalam pemerintahan Jokowi.
Respons awal pemerintahan Jokowi dalam menanggapi Covid-19 dianggap sangat mencemaskan.
Pasalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Terawan saat itu menyarankan bahwa doa akan membantu menjaga orang Indonesia aman dari virus.
Selain itu, Lowy Institute menyoroti jumlah pengujian orang Covid-19 yang dianggap sangat kecil.
"Pada hari Senin, Indonesia baru menguji lebih dari 1.200 orang untuk Covid-19, jumlah yang sangat kecil, dan melaporkan 134 kasus. Tidak heran kalau banyak ilmuwan (dan warga negara biasa) takut penyebaran di Indonesia, dengan populasi lebih dari 260 juta orang, jauh lebih luas," ungkap Lowy Institute, seperti dikutip Suara.com, Selasa (17/3/2020).
Alih-alih menahan informasi penyebaran penyakit agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat, Jokowi justru dianggap kurang transparan.
Baca Juga: Hari Perawat Nasional, Ini Tujuh Fakta Menarik Tentang Perawat
Jokowi telah, dengan benar, mencoba meyakinkan orang dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan pencegahan dasar yang tepat, seperti mencuci tangan dan meminimalkan kontak sosial yang tidak penting, kata Lowy Institute.
Lembaga penelitian independen itu berpendapat, Jokowi harus jauh lebih terbuka ketika mengelola krisis kesehatan masyarakat, seperti Covid-19. Bukan hanya mementingkan dampak di bidang ekonomi saja.
Belakangan, Jokowi telah melakukan pembenahan dengan membentuk tim "respons cepat" untuk mengatasi Covid-19. Namun, Lowy Institute menilai terjadinya kurang koordinasi lintas pemerintah.
Lowy Institute menyebut, "Naluri politik Jokowi - yang membangun sesuatu dari bawah dan melakukan pemeriksaan langsung - tidak cukup untuk krisis skala dan kecepatan ini.
Salah satu alasan pemerintah daerah mulai menerapkan tindakan mereka sendiri adalah karena kehilangan kepercayaan pada kemampuan Jokowi untuk mengatasi wabah".
Lembaga yang berbasis di Sydney ini juga menyoroti aksi Terawan memberikan paket jamu, ramuan herbal tradisional, dari Jokowi ke tiga pasien yang sembuh dari Covid-19.
Berita Terkait
-
Dampak Wabah Virus Corona, Alun-alun dan Pusat Kuliner di Kota Bekasi Tutup
-
RSUP Adam Malik Medan Tolak Pasien Suspect Corona karena Sudah Penuh
-
MUI Jateng Pastikan Salat Jumat Tetap Berjalan Seperti Biasa
-
Curhatan Warga Setelah Anies Batal Batasi Jam Bus TransJakarta
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Copot Menkes Terawan
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi