FDA telah memperingatkan masyarakat terhadap penggunaan alat tes yang tidak terdaftar karena kualitas dan akurasi hasil tidak dapat dijamin. Mereka hanya menyetujui delapan tes Covid-19 untuk penggunaan komersial, tetapi Departemen Kesehatan mengatakan tes itu masih perlu dibawa ke laboratorium terakreditasi untuk diproses.
Belakangan ini, Departemen Kesehatan merevisi pedomannya mengenai siapa yang bisa dites untuk Covid-19, kendati mereka tidak menunjukkan gejala virus tersebut.
Juru bicara kesehatan, Rosario Vergeire mengatakan sebelum protokol direvisi, pejabat pemerintah masuk ke dalam kriteria, seperti menunjukkan gejala seperti flu, paparan kasus positif, atau melakukan perjalanan ke daerah dengan transmisi lokal.
Di bawah protokol Departemen Kesehatan yang direvisi, hanya pasien yang menunjukkan gejala parah yang diuji. Bagi mereka yang memiliki gejala ringan, tes dilakukan hanya jika mereka adalah individu yang berisiko tinggi seperti lansia dan wanita hamil.
Covid-19 telah menginfeksi 380 orang di Filipina, dengan 25 di antaranya meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2. Tujuh belas dari mereka yang terinfeksi telah pulih.
Tes Covid-19 anggota DPR diprotes
Kondisi tak jauh berbeda kini sedang terjadi di Indonesia. Publik memprotes wacana tes Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya yang bakal dilakukan pekan ini. Mereka melancarkan protes keras melalui media sosial.
Salah satunya yang mengkritik keras adalah pegiat hak asasi manusia, Veronica Koman. Melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, Veronica menyebut hal ini menjijikan.
Menurut dia, banyak orang dari berbagai negara bersusah payah mendapatkan tes di tengah kelangkaan pasokan medis. Sementara, anggota parlemen Indonesia mendapatkannya gratis.
Baca Juga: Dosen UMY Kecam Anggota DPR RI dan keluarga yang Akan Jalani Tes Corona
"Saat banyak orang sakit dari berbagai negara bersusah payah untuk mendapatkan tes di tengah kelangkaan pasokan medis, semua anggota parlemen Indonesia dan keluarganya akan mendapatkan tes Covid-19 secara gratis. Menjijikan. Ini adalah perang kelas," cuit Veronica Koman seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter @VeronicaKoman.
Di cuitan lain, Veronica Koman memaklumi ketika semua negara gagap mengatasi pandemi ini. Namun, imbuh dia, memprioritaskan anggota DPR dan keluarganya dites gratis itu merupakan hal yang tidak peka.
Veronica Koman mengatakan kebijakan tersebut sebagai cerminan dari kultur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang dituding menjangkiti DPR.
"Semua negara gagap dalam mengatasi pandemik, iya dimengerti. Tapi memprioritaskan semua anggota DPR dan keluarganya dites gratis ketika rakyat yang sakit saja sulit dites sangatlah tidak peka. Kebijakan ini cerminan dari kultur KKN yang memang menjangkiti DPR," tulis Veronica Koman.
Wacana tes Covid-19 untuk DPR
Sekadar informasi, sebanyak 560 anggota DPR RI dan anggota keluarganya bakal menjalani tes kesehatan guna memeriksa apakah terinfeksi virus corona Covid-19 atau tidak.
Berita Terkait
-
Whisnutama Akan Rombak Anggaran Kemenpar untuk Lawan Corona
-
Terancam PHK Imbas Corona, Buruh Teriak Minta Perlindungan Pemerintah
-
Gubernur Jatim Khofifah Mencoba Bilik Sikat Corona
-
Jumlah Korban Corona Melonjak, Teco: Kesehatan Lebih Penting dari Sepakbola
-
Akan Beri Bantuan Tunai ke 1,1 Juta Orang, Pemprov DKI: Masih Dibahas
Terpopuler
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 5 HP Baterai 7000 mAh Terbaru 2026, Tahan Seharian dan Kencang Mulai Rp1 Jutaan
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
Terkini
-
PSI Siap Kawal Jokowi Safari ke Penjuru Nusantara, Bestari Barus: Sudah Agenda Sejak Awal
-
Nasib Anggota DPRD Jember yang Kepergok Main Game Saat Rapat Akan Diputuskan Hari Ini
-
Hujan Lebat Disertai Petir Intai Langit Jabodetabek Hari Ini
-
Bestari Barus Tegaskan Jokowi Bagian dari PSI: Akan Turun ke Masyarakat pada Saatnya
-
Tegakkan Kedaulatan Digital, Polri Ringkus 321 WNA Mafia Judol Lintas Negara
-
Jangan Biarkan Anak Asyik Sendiri dengan Gadget! KPAI Ingatkan Bahaya Tersembunyi di Kamar
-
Kemlu China Peringatkan AS, Sebut Perang Iran Tak Seharusnya Terjadi
-
Mungkinkah Ibu Kota Pindah IKN pada Masa Prabowo-Gibran? Begini Kata Pakar UMY
-
Ferdy Sambo Lulus S2 di Lapas, Apakah Semua Narapidana Punya Hak yang Sama?
-
Marco Rubio: Harga Bensin Tinggi Tak Akan Paksa AS Beri Konsesi ke Iran