FDA telah memperingatkan masyarakat terhadap penggunaan alat tes yang tidak terdaftar karena kualitas dan akurasi hasil tidak dapat dijamin. Mereka hanya menyetujui delapan tes Covid-19 untuk penggunaan komersial, tetapi Departemen Kesehatan mengatakan tes itu masih perlu dibawa ke laboratorium terakreditasi untuk diproses.
Belakangan ini, Departemen Kesehatan merevisi pedomannya mengenai siapa yang bisa dites untuk Covid-19, kendati mereka tidak menunjukkan gejala virus tersebut.
Juru bicara kesehatan, Rosario Vergeire mengatakan sebelum protokol direvisi, pejabat pemerintah masuk ke dalam kriteria, seperti menunjukkan gejala seperti flu, paparan kasus positif, atau melakukan perjalanan ke daerah dengan transmisi lokal.
Di bawah protokol Departemen Kesehatan yang direvisi, hanya pasien yang menunjukkan gejala parah yang diuji. Bagi mereka yang memiliki gejala ringan, tes dilakukan hanya jika mereka adalah individu yang berisiko tinggi seperti lansia dan wanita hamil.
Covid-19 telah menginfeksi 380 orang di Filipina, dengan 25 di antaranya meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2. Tujuh belas dari mereka yang terinfeksi telah pulih.
Tes Covid-19 anggota DPR diprotes
Kondisi tak jauh berbeda kini sedang terjadi di Indonesia. Publik memprotes wacana tes Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya yang bakal dilakukan pekan ini. Mereka melancarkan protes keras melalui media sosial.
Salah satunya yang mengkritik keras adalah pegiat hak asasi manusia, Veronica Koman. Melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, Veronica menyebut hal ini menjijikan.
Menurut dia, banyak orang dari berbagai negara bersusah payah mendapatkan tes di tengah kelangkaan pasokan medis. Sementara, anggota parlemen Indonesia mendapatkannya gratis.
Baca Juga: Dosen UMY Kecam Anggota DPR RI dan keluarga yang Akan Jalani Tes Corona
"Saat banyak orang sakit dari berbagai negara bersusah payah untuk mendapatkan tes di tengah kelangkaan pasokan medis, semua anggota parlemen Indonesia dan keluarganya akan mendapatkan tes Covid-19 secara gratis. Menjijikan. Ini adalah perang kelas," cuit Veronica Koman seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter @VeronicaKoman.
Di cuitan lain, Veronica Koman memaklumi ketika semua negara gagap mengatasi pandemi ini. Namun, imbuh dia, memprioritaskan anggota DPR dan keluarganya dites gratis itu merupakan hal yang tidak peka.
Veronica Koman mengatakan kebijakan tersebut sebagai cerminan dari kultur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang dituding menjangkiti DPR.
"Semua negara gagap dalam mengatasi pandemik, iya dimengerti. Tapi memprioritaskan semua anggota DPR dan keluarganya dites gratis ketika rakyat yang sakit saja sulit dites sangatlah tidak peka. Kebijakan ini cerminan dari kultur KKN yang memang menjangkiti DPR," tulis Veronica Koman.
Wacana tes Covid-19 untuk DPR
Sekadar informasi, sebanyak 560 anggota DPR RI dan anggota keluarganya bakal menjalani tes kesehatan guna memeriksa apakah terinfeksi virus corona Covid-19 atau tidak.
Berita Terkait
-
Whisnutama Akan Rombak Anggaran Kemenpar untuk Lawan Corona
-
Terancam PHK Imbas Corona, Buruh Teriak Minta Perlindungan Pemerintah
-
Gubernur Jatim Khofifah Mencoba Bilik Sikat Corona
-
Jumlah Korban Corona Melonjak, Teco: Kesehatan Lebih Penting dari Sepakbola
-
Akan Beri Bantuan Tunai ke 1,1 Juta Orang, Pemprov DKI: Masih Dibahas
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!