Ferdy Sambo Lulus S2 di Lapas, Apakah Semua Narapidana Punya Hak yang Sama?

Suara.com - Guru Besar Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yeni Widowaty, menegaskan bahwa aktivitas perkuliahan S2 yang ditempuh oleh terpidana Ferdy Sambo di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan pemenuhan hak dasar yang sah secara hukum.

Yeni menyebut status sebagai warga binaan tidak serta-merta menggugurkan hak seseorang untuk memperoleh pendidikan. Ia menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara untuk menempuh pendidikan tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman pidana.

"Untuk terpidana itu boleh kok, kuliah itu boleh, mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan itu boleh, tanpa melihat siapa pun ya, itu boleh, aturannya boleh," kata Yeni kepada Suara.com, Jumat (15/5/2026).

Menurut Yeni, dasar hukum aturan itu merujuk pada UUD 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar, termasuk pendidikan dan pengajaran.

Ia menjelaskan, sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman namun ada pula pembinaan.

"Setiap narapidana tetap memiliki hak-hak dasar termasuk hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi dalam undang-undang itu sistem pemasyarakatan tidak hanya menghukum tetapi juga membina," ujarnya.

Yeni menilai hak pendidikan itu berlaku tanpa memandang jenis maupun berat pidana yang dijalani.

"Karena ini hak dasar ya sama (siapapun boleh)," kata dia.

Soal jenjang pendidikan, Yeni menegaskan tidak ada batasan apakah itu SD, SMP, SMA, hingga S1 dan S2. Namun, ia menilai program S2 lebih memungkinkan ditempuh warga binaan karena masa studinya relatif singkat dibandingkan S1 atau S3.

Baca Juga: Berapa Tarif Kamaruddin Simanjuntak yang Bongkar Kasus Ferdy Sambo?

"Di undang-undang pendidikan itu kan hanya setiap narapidana tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan di sini tanpa batas SD, SMP, SMA atau S1, S2," ujarnya.

Terkait kemungkinan gelar akademik dijadikan dasar untuk memperoleh remisi atau pengurangan hukuman, Yeni menyebut pendidikan bukan syarat utama. Remisi tetap diberikan berdasarkan perilaku baik selama menjalani pidana, sedangkan aktivitas pendidikan disebut hanya menjadi nilai tambahan.

Kuliah selama di lapas bisa menunjukkan bahwa warga binaan menggunakan waktunya untuk hal positif dan tidak menimbulkan masalah. Namun, hal itu bukan syarat wajib untuk mendapatkan remisi.

"Kalau pengurangan hukuman atau remisi itu kan kelakuan baik selama menjalani pidananya. Kalau pendidikan ini kan tidak masuk, ya hanya salah satu hal tapi bukan yang pokok. Nilai tambah saja," tuturnya.

Dari sisi etika, penilaian gelar akademik yang diraih terpidana kasus besar seperti Ferdy Sambo ini bersifat subjektif.

"Kalau dari segi yuridisnya kan enggak masalah ya tadi. Kalau dari segi etika itu nah sebetulnya si yang bersangkutan itu kuliah S2 itu tujuannya untuk apa," kata dia.

Menurutnya, selama putusan pidana sudah berkekuatan hukum tetap dan terpidana hanya menjalankan haknya tanpa melanggar hak orang lain, maka aktivitas seperti belajar di dalam lapas tidak seharusnya dipersoalkan.

Ia memandang bahwa aktivitas belajar di Lapas merupakan salah satu cara narapidana untuk mengisi waktu secara positif.

"Jadi saya kira itu haknya si yang bersangkutan si terpidana (Ferdy Sambo) untuk melakukan aktivitas sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain," tandasnya.