Pandemi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Belanja Tak Prioritas

Suara.com - Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi di Tanah Air. Pasalnya, kasus positif hingga kematian akibat virus mematikan ini terus melonjak setiap harinya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para Menteri hingga Gubernur dan Walikota di seluruh Indonesia untuk memangkas rencana belanja yang bukan menjadi prioritas. Hal tersebut disampaikan sebagai upaya mitigasi terhadap dampak ekonomi Indonesia.

"Sebentar lagi saya akan umumkan dampak mitigasi terhadap dampak ekonomi kepada masyarakat, perlu saya sampaikan kepada para Gubernur, saya perintahkan kepada menteri Gubernur, dan Walikota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD, perjalanan, pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng," ujar Jokowi dalam keterangan yang disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3/2020).

Kepala Negara juga meminta agar ada realokasi anggaran guna mempercepat penanganan Covid-19. Misalnya, isu-isu di sektor kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi perekonomian Indonesia.

"Lalu refoccusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk mempercepat penanganan covid 19 baik terkait isu2-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi ekonomi," kata dia.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu turut mengingatkan kepada Kepala Daerah agar memperhatikan ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dia juga meminta agar pekerja harian seperti buruh, petani, nelayan, hingga pelaku usaha agar bisa tetap beraktivitas dan berproduksi.

"Tolong dilihat betul keadaan para buruh terutama para pekerja harian, para petani para nelayan dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu usaha UMKM agar kami usahakan daya beli tetap terjga dan tetap beraktivitas dalam berproduksi," kata Jokowi.

Berdasarkan paparan tersebut, Jokowi menekankan agar setiap kegiatan baik di Provinsi, kabupaten, dan Kota untuk diarahkan pada program padat karya. Meski demikian, kata Jokowi, aspek kesehatan tetap harus diperhatikan.

"Oleh sebab itu kegiatan yang ada di Provinsi, Kabupaten, Kota, agar diarahkan program-program bisa diarahkan ke program padat karya tunai untuk mempertahakan daya beli masyarakat. Harus diperbanyak tapi tetap dengan menjaga protokoler kesehatan ketat untuk cegah penyebaran covid 19," tutupnya.

Baca Juga: Beredar Perawat Terusir karena Tangani Corona, Pemerintah: Apa Manusiawi?