Dokter Surati Jokowi: Krisdayanti Pelesiran dan DPR Dapat Hak Tes Corona?

Suara.com - Dokter dari Pusat Kanker Nasional, dr Muhammad Yusuf SpOg melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan BNPB.

Surat terbuka itu terkait kebijakan memberikan tes cepat alias rapid test virus corona Covid-19 pertama kepada anggota DPR RI dan keluarganya.

Surat terbuka itu ia unggah melalui akun Instaram pribadinya. "Di tengah wabah corona. Pemerintah bersikap untuk mutus rantai penyebaran dengan rapid test masal, menjadi kontradiksi dengan memberikan hak privilege buat wakil rakyat," tambahnya.

Unggahan surat terbuka itu disertai foto anggota Fraksi PDIP DPR, Krisdayanti bersama keluarganya yang berlibur ke Swiss, saat pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah.

"Menjadi kontradiksi dengan memberikan hak privilege buat wakil rakyat. Sementara di saat yang bersamaan si wakil rakyat sengaja meengeksposekan diri dengan virus diluar negeri?" tulis dokter Yusuf lagi.

Sebagai dokter, ia mempertanyakan keberpihakan pemerintah dalam menangani corona.

"Apakah kebijakan ini memihak dengan kami yang berjuang di frontline dalam merawat pasien dirumah sakit rumah sakit indonesia?" terangnya.

Menurutnya, kasus Krisdayanti adalah contoh nyata kontradiksi di tengah wabah corona.

"Anggota DPR RI, @krisdayantilemos, yang harus nya reses turun ke dapil, tapi pelesiran, selanjutnya dapat hak istimewa untuk rapid test screening?" tambahnya lagi.

Baca Juga: Pernikahan Anak Feni Rose Berjalan Khusyuk Tanpa Tamu Undangan

Dihubungi melalui pesan Instagram, dokter Yusuf menyatakan bahwa seharusnya rapid test dilakukan kepada masyarakat untuk mencari orang yang positif namun tidak bergejala.

"Mereka adalah orang-orang yang saat ini sedang sehat namun sudah tertular dari pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi covid-19 baik itu di lingkungan kerja, atau tempat umum lainnya," katanya kepada Suara.com Selasa (24/3/2020).

Rapid test penting dilakukan karena swab test hanya akan dilakukan pada pasien dalam pengawasan (PDP).

Ia menegaskan, bahwa seharusnya rapid test juga diutamakan untuk tenaga kesehatan.

"Karena tenaga kesehatan ini lini terdepan dalam berjuang sekarang. Saat ini sudah hampir 7 dokter yang nyawanya melayang karena Covid-19 yang tidak terdeteksi, saat terdeteksi sudah terlambat," ujarnya.

Jika anggota DPR memang harus dites, maka dokter Yusuf mengajurkan untuk tes kepada mereka yang pernah berinteraksi dengan pasien Covid-19 atau PDP.

"Bukan untuk seluruh anggota yang tidak berisiko, apalagi yang sedang berlibur ke Swis saat masa reses kemaren, bukan kunjungi dapilnya di malang," imbuh dokter Yusuf.

"Semuanya demi keadilan saja," tambahnya.

Dokter Yusuf sendiri kekinian bertugas di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta Barat.

"Mungkin itu yang menjadi pandangan pribadi saya, doakan kami ya."