Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyoroti sumber anggaran penanganan pandemi virus corona baru atau Covid-19.
Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), disebutkan bahwa salah satu sumber anggarannya berasal dari dana abadi pendidikan.
Aturan sumber anggaran penanganan Covid-19 ini terdapat pada pasal 2 Perpu Nomor 1 Tahun 2020.
Bagi Rachland, keputusan ini tidak tepat. Ia juga mempertanyakan alasan dipilihnya dana abadi pendidikan dan bukan anggaran di sektor lain.
"Menteri Keuangan mengakui, salah satu sumber realokasi adalah dana abadi pendidikan. Saya cek di Perppu memang benar," tulis Rachland melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (1/4/2020).
Ia menambahkan, "Ini memang situasi darurat. Tapi kenapa anggaran infrastruktur tak disentuh, malah dana abadi pendidikan mau disunat?"
Rachland merasa Perpu tersebut perlu direvisi. Ia tidak setuju jika dana pendidikan disunat.
"Dana abadi pendidikan jangan disunat. Itu ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk pendidikan anak cucu kita, utamanya yang miskin dan tak berdaya," kata Rachland.
"Potong saja anggaran infrastruktur. Masukkan rencana pemotongan ke dalam Perppu. Siapa setuju?" imbuhnya.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Ahli Sarankan Tak Makan Lalapan dan Salad Sayur
Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan dana stimulus fiskal untuk berbagai sektor, total setidaknya Rp 405,1 triliun.
Sri Mulyani mengaku was-was dengan situasi saat ini. Ia bilang, stimulus fiskal yang dikeluarkan pemerintah agar ekonomi Indonesia tak makin parah jatuh dalam jurang resesi.
"Untuk mencegah dampak dari perluasan Covid itu sendiri dan pemburukan di bidang sosial ekonomi dan keuangan maka dilakukanlah langkah penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini berisi langkah-langkah yang sifatnya extraordinary yaitu melakukan tambahan belanja yang cukup besar yang belum tersedia di dalam APBN 2020," kata Sri Mulyani.
Anggaran jumbo Rp 405,1 triliun yang telah disiapkan tersebut dialokasikan khusus untuk berbagai sektor dengan rincian yakni sebesar Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan.
Kemudian Rp 110 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial, anggaran sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
Selanjutnya anggaran sebesar Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM.
Berita Terkait
-
Pandemi Covid-19, Ahli Sarankan Tak Makan Lalapan dan Salad Sayur
-
Tak Sangka Bebas Cepat karena Wabah Corona, 26 Napi di Padang Sujud Syukur
-
Ancaman Covid-19 Kembali Meningkat, AS Pakai Plasma Darah Obati Corona
-
Berkeliaran Bikin Takut Warga, Nenek Pasien Corona Menyerah Usai Dibius
-
Lawan Pandemi Covid-19, Pangeran William Ingin Jadi Supir Ambulans
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
Terkini
-
Acungkan Jari Telunjuk, Ekspresi Prabowo 'Pecah' saat Nyanyi Bareng Sederet Pejabat di Lubang Buaya
-
Keracunan MBG di Pasar Rebo! Mie Pucat dan Bau Busuk Diduga Jadi Biang Kerok
-
Bau Busuk dari Mobil Terparkir Ungkap Tragedi: Sopir Taksi Online Ditemukan Tewas di Pejaten
-
Korupsi Menggila di Desa! ICW Ungkap Fakta Mencengangkan Sepanjang 2024
-
Menkeu Purbaya Curhat Gerak-geriknya di Tiktok Dipantau Prabowo, Mengapa?
-
Organisasi Kesehatan Kritik Rencana Menkeu Tidak Naikkan Cukai Rokok 2026: Pembunuhan Rakyat!
-
Hariati Sinaga Kritik Sistem Kapitalis yang Menghalangi Kesetaraan
-
Ramai Aspirasi Pemekaran, NasDem Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP DOB
-
Prabowo Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Lanjut Tinjau Monumen Pancasila Sakti
-
Pemprov DKI Bangun Dua Kantor Kelurahan Hasil Pemekaran Kapuk, Kejari Jakbar Ikut Kawal Anggaran