Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyoroti sumber anggaran penanganan pandemi virus corona baru atau Covid-19.
Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), disebutkan bahwa salah satu sumber anggarannya berasal dari dana abadi pendidikan.
Aturan sumber anggaran penanganan Covid-19 ini terdapat pada pasal 2 Perpu Nomor 1 Tahun 2020.
Bagi Rachland, keputusan ini tidak tepat. Ia juga mempertanyakan alasan dipilihnya dana abadi pendidikan dan bukan anggaran di sektor lain.
"Menteri Keuangan mengakui, salah satu sumber realokasi adalah dana abadi pendidikan. Saya cek di Perppu memang benar," tulis Rachland melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (1/4/2020).
Ia menambahkan, "Ini memang situasi darurat. Tapi kenapa anggaran infrastruktur tak disentuh, malah dana abadi pendidikan mau disunat?"
Rachland merasa Perpu tersebut perlu direvisi. Ia tidak setuju jika dana pendidikan disunat.
"Dana abadi pendidikan jangan disunat. Itu ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk pendidikan anak cucu kita, utamanya yang miskin dan tak berdaya," kata Rachland.
"Potong saja anggaran infrastruktur. Masukkan rencana pemotongan ke dalam Perppu. Siapa setuju?" imbuhnya.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Ahli Sarankan Tak Makan Lalapan dan Salad Sayur
Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan dana stimulus fiskal untuk berbagai sektor, total setidaknya Rp 405,1 triliun.
Sri Mulyani mengaku was-was dengan situasi saat ini. Ia bilang, stimulus fiskal yang dikeluarkan pemerintah agar ekonomi Indonesia tak makin parah jatuh dalam jurang resesi.
"Untuk mencegah dampak dari perluasan Covid itu sendiri dan pemburukan di bidang sosial ekonomi dan keuangan maka dilakukanlah langkah penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini berisi langkah-langkah yang sifatnya extraordinary yaitu melakukan tambahan belanja yang cukup besar yang belum tersedia di dalam APBN 2020," kata Sri Mulyani.
Anggaran jumbo Rp 405,1 triliun yang telah disiapkan tersebut dialokasikan khusus untuk berbagai sektor dengan rincian yakni sebesar Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan.
Kemudian Rp 110 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial, anggaran sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
Selanjutnya anggaran sebesar Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM.
Berita Terkait
-
Pandemi Covid-19, Ahli Sarankan Tak Makan Lalapan dan Salad Sayur
-
Tak Sangka Bebas Cepat karena Wabah Corona, 26 Napi di Padang Sujud Syukur
-
Ancaman Covid-19 Kembali Meningkat, AS Pakai Plasma Darah Obati Corona
-
Berkeliaran Bikin Takut Warga, Nenek Pasien Corona Menyerah Usai Dibius
-
Lawan Pandemi Covid-19, Pangeran William Ingin Jadi Supir Ambulans
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps