Suara.com - Ketua Presidium Gabungan Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono, mewakili Ojek Online (Ojol) mengaku menerima kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta untuk penanggulangan corona. Namun dalam penerapannya, ia meminta ada sejumlah kebijakan untuk mengurangi dampak bagi Ojol.
Igun sendiri menilai PSBB memang akan memberikan dampak besar karena melarang Ojol membawa penumpang. Pasalnya, layanan antar penumpang merupakan fitur yang paling banyak digunakan.
Karena itu, Igun meminta perusahaan penyedia aplikasi turut membantu dengan membuat kompensasi khusus. Salah satunya dengan mengurangi potongan pendapatan dari setiap jasa.
"Pihak aplikator menerapkan potongan penghasilan maksimal 10 persen atau kalau perlu sementara tanpa ada potongan pendapatan dari aplikator selama masa pandemi Covid-19," ujar Igun saat dihubungi, Selasa (7/4/2020).
Karena jasa antar penumpang ditiadakan, ia menyebut Ojol hanya bergantung dari jasa antar barang dan makanan. Karena itu ia meminya agar aplikator turut menggencarkan sosialisasi dan membuat program lainnya.
"Ini kewajiban dari aplikator sebagai penyedia aplikasi agar permintaan order pesan layan antar makanan maupun pengiriman barang dapat meningkat sebagai dua sumber penghasilan utama mitra ojol," jelasnya.
Dengan demikian, pendapatan ojol di sektor antar barang dan makanan bisa menutupi dampak dari peniadaan fitur antar penumpang. Para ojol disebutnya bisa bernafas lebih lega karena pendapatan tak turun drastis.
"Mitra driver terus dapat mencari nafkah dan menjaga penghasilan driver ojol agar tidak terus turun drastis akibat dari aturan PSBB," pungkasnya.
Sebelumnya, penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang telah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ikut berdampak terhadap pengemudi ojek online atau ojol.
Baca Juga: Hari Ini Langit Cerah! Kualitas Udara di Jakarta Membaik Selama Corona
Merujuk pada Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (Permenkes 9 tentang Pedoman PSBB), disebutkan bahwa transportasi roda dua berbasis aplikasi tidak lagi diperbolehkan membawa penumpang.
Dalam syarat dan pedoman PSBB, pengemudi ojol hanya boleh mengangkut dan mengantarkan barang.
"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang," demikian bunyi Pasal 15 mengenai pelaksanaan PSBB.
Berita Terkait
-
Ojek Online Bakal Sengsara Jika Jakarta Jadi PSBB, Ini Respon Grab
-
Jakarta Akan Terapkan PSBB, Pak Anies Bantu Ojek Online Dong!
-
BPJamsostek dan Warteg Beri Makan Siang Gratis bagi Pengemudi Ojek Online
-
Bos Gojek Sumbang Gaji, Mitra Ojek Online Ikut Senang
-
Pengemudi Ojek Online Harapkan Corona Cepat Berlalu
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi