Suara.com - Aktivis Gerakan Kawal Covid-19, Ainun Najid mengkritisi keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menolak rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palangka Raya, Kalimantang Tengah. Ainun menyebut sikap pemerintah sebagai pembantaian massal dengan birokrasi.
Kritik tersebut disampaikan oleh Ainun melalui akun Twitter miliknya @ainunnajib. Ia menilai Menkes Terawan sudah terlambat dalam merespon penyebaran virus corona.
"Sekarang dia menghambat daerah-daerah yang mau bertindak cepat sebelum terlambat! Ini yang saya sebut pembantaian massal dengan birokrasi Pak @Jokowi," kata Ainun seperti dikutip Suara.com, Senin (13/4/2020).
Langkah Pemerintah Kota Palangka Raya mengajukan PSBB bertujuan untuk mencegah wabah corona masuk ke wilayahnya. Namun, usulan tersebut malah ditolak Terawan dengan alasan virus corona belum mewabah di daerah tersebut.
Sikap penolakan tersebut membuat Ainun bertanya-tanya. Siapa orang dibalik visi penolakan itu.
Jika memang itu merupakan visi menteri, Ainun mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Terawan dan menggantinya dengan ahli epidemiologi.
"Pertanyaannya: ini visi menteri atau visi presiden pak? Kalau visi presiden, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," ungkap Ainun.
Dalam wawancaranya dengan salah satu media online yang ia unggah di akunnya, Ainun juga mempertanyakan keseriusan Terawan dan pemerintah pusat dalam menangani penyebaran virus corona. Pemerintah justru mempersulit daerah yang telah proaktif mencegah dini penyebaran virus corona.
Bila angka pasien positif harus tinggi dijadikan syarat sebelum PSBB, maka syarat tersebut sangat terlambat. Sebab, virus corona diprediksi sudah terjadi 1-2 minggu sebelumnya dan angka kematian akan tinggi setelah PSBB 3 hingga 4 minggu.
Baca Juga: Baru Sehari Dirawat, Bayi 2,5 Tahun Meninggal dengan Status PDP Corona
"Cuma stempel saja kenapa dipersulit, jangan sampai terjadi kematian massal karena penundaan birokrasi," tuturnya.
Berita Terkait
-
Baru Sehari Dirawat, Bayi 2,5 Tahun Meninggal dengan Status PDP Corona
-
Selain Gelombang PHK saat Virus Corona, Indonesia Terancam Krisis Pangan
-
Lagi Ada Wabah Corona, Bule-bule Asyik Telanjang Dada di Pantai Carita
-
Dokter Trenggalek Positif Corona, Alhamdulillah Anak dan Istrinya Negatif
-
Kisah Ojol Dapat Order Dikira Fiktif, Endingnya Bikin Bahagia Lahir Batin
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
RUU KUHAP Dikebut Tanpa Suara Publik, Anggota Komisi III DPR Terancam Dilaporkan ke MKD
-
Viral Hewan Ragunan Kurus Diduga Dana Jatah Makan Ditilep, Publik Tuntut Audit
-
Kabar Duka! Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia di Bandung
-
Geger Bayi di Cipayung: Dibuang di Jurang, Ditemukan Hidup dalam Goodie Bag Saat Kerja Bakti
-
Tegas! Pramono Anung Larang Jajarannya Persulit Izin Pembangunan Rumah Ibadah di Jakarta
-
Pramono Bantah Isu Tarif LRT Rp160 Ribu: Jadi Saja Belum
-
RUU KUHAP Dinilai Ancam HAM, Koalisi Sipil Somasi Prabowo dan DPR: Ini 5 Tuntutan Kuncinya
-
RUU KUHAP Bikin Polisi Makin Perkasa, YLBHI: Omon-omon Reformasi Polri
-
Sepekan Lebih Kritis, Siswa SMP Korban Bullying di Tangsel Meninggal Usai Dipukul Kursi
-
Percepat Penanganan, Gubernur Ahmad Luthfi Cek Lokasi Tanah Longsor Cibeunying Cilacap