Suara.com - Aktivis Gerakan Kawal Covid-19, Ainun Najid mengkritisi keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menolak rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palangka Raya, Kalimantang Tengah. Ainun menyebut sikap pemerintah sebagai pembantaian massal dengan birokrasi.
Kritik tersebut disampaikan oleh Ainun melalui akun Twitter miliknya @ainunnajib. Ia menilai Menkes Terawan sudah terlambat dalam merespon penyebaran virus corona.
"Sekarang dia menghambat daerah-daerah yang mau bertindak cepat sebelum terlambat! Ini yang saya sebut pembantaian massal dengan birokrasi Pak @Jokowi," kata Ainun seperti dikutip Suara.com, Senin (13/4/2020).
Langkah Pemerintah Kota Palangka Raya mengajukan PSBB bertujuan untuk mencegah wabah corona masuk ke wilayahnya. Namun, usulan tersebut malah ditolak Terawan dengan alasan virus corona belum mewabah di daerah tersebut.
Sikap penolakan tersebut membuat Ainun bertanya-tanya. Siapa orang dibalik visi penolakan itu.
Jika memang itu merupakan visi menteri, Ainun mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Terawan dan menggantinya dengan ahli epidemiologi.
"Pertanyaannya: ini visi menteri atau visi presiden pak? Kalau visi presiden, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," ungkap Ainun.
Dalam wawancaranya dengan salah satu media online yang ia unggah di akunnya, Ainun juga mempertanyakan keseriusan Terawan dan pemerintah pusat dalam menangani penyebaran virus corona. Pemerintah justru mempersulit daerah yang telah proaktif mencegah dini penyebaran virus corona.
Bila angka pasien positif harus tinggi dijadikan syarat sebelum PSBB, maka syarat tersebut sangat terlambat. Sebab, virus corona diprediksi sudah terjadi 1-2 minggu sebelumnya dan angka kematian akan tinggi setelah PSBB 3 hingga 4 minggu.
Baca Juga: Baru Sehari Dirawat, Bayi 2,5 Tahun Meninggal dengan Status PDP Corona
"Cuma stempel saja kenapa dipersulit, jangan sampai terjadi kematian massal karena penundaan birokrasi," tuturnya.
Berita Terkait
-
Baru Sehari Dirawat, Bayi 2,5 Tahun Meninggal dengan Status PDP Corona
-
Selain Gelombang PHK saat Virus Corona, Indonesia Terancam Krisis Pangan
-
Lagi Ada Wabah Corona, Bule-bule Asyik Telanjang Dada di Pantai Carita
-
Dokter Trenggalek Positif Corona, Alhamdulillah Anak dan Istrinya Negatif
-
Kisah Ojol Dapat Order Dikira Fiktif, Endingnya Bikin Bahagia Lahir Batin
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi