Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan tidak ada usulan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari daerah yang ditolak.
Doni mengklaim belum disetujuinya PSBB yang diusulkan di beberapa daerah, karena ada persyaratan yang belum terpenuhi.
"Saya jelaskan, Gugus Tugas ini belum ada penolakan. Tetapi kami meminta untuk melengkapi persyaratan, karena beberapa daerah persyaratannya itu sangat minimal," ujar Doni usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (13/4/2020)..
Pernyataan Doni menyusul adanya pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah yang belum disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Daerah tersebut di antaranya Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Kota Palangkaraya dan Pemerintah Kabupaten Rote, Ndao.
Doni menuturkan alasan daerah yang belum disetujui PSBB, karena belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan PSBB.
Sehingga, kata Doni perlu ada penyempurnaan dan penambahan beberapa poin, terutama menyangkut masalah anggaran dan kesiapan daerah tersebut.
"Ada yang mengusulkan untuk PSBB, tetapi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan PSBB ini tidak sesuai dengan kemungkinan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Sehingga diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa poin terutama menyangkut masalah anggaran dan kesiapan daerah tersebut," ucap dia.
Lebih lanjut, Kepala BNPB itu menyebut sudah ada beberapa kabupaten/kota yang mendapat persetujuan penerapan status PSBB selain Provinsi DKI Jakarta, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Kota Pekanbaru.
Baca Juga: Dikira Epilepsi saat Berkendara, Pemotor Mendadak Tewas usai Kejang-kejang
"Beberapa kabupaten kota yang telah mendapatkan penetapan selain Jakarta yaitu Banten, Banten itu ada 3 yaitu kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, kemudian kota Pekanbaru. Kemudian berikutnya lagi adalah Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten bekasi selain Jakarta. Nah yang lain sudah ada beberapa usulan tidak ditolak tapi kita minta untuk disempurnakan," katanya.
Berita Terkait
-
Wabah Corona, Stok Pangan RI Hanya Cukup untuk 4 Bulan ke Depan
-
Luhut Bolehkan Ojol Bawa Penumpang, NasDem: Bikin Polisi dan Warga Bingung
-
PSBB di Bogor, Depok dan Bekasi Diterapkan 14 Hari Mulai Rabu Besok
-
Demi Jaga Jarak, Antrean Belanja di Depok Mengular Sampai ke Parkiran
-
1,6 Juta Orang Di-PHK dan Dirumahkan karena Wabah Virus Corona
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!