Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan tidak ada usulan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari daerah yang ditolak.
Doni mengklaim belum disetujuinya PSBB yang diusulkan di beberapa daerah, karena ada persyaratan yang belum terpenuhi.
"Saya jelaskan, Gugus Tugas ini belum ada penolakan. Tetapi kami meminta untuk melengkapi persyaratan, karena beberapa daerah persyaratannya itu sangat minimal," ujar Doni usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (13/4/2020)..
Pernyataan Doni menyusul adanya pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah yang belum disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Daerah tersebut di antaranya Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Kota Palangkaraya dan Pemerintah Kabupaten Rote, Ndao.
Doni menuturkan alasan daerah yang belum disetujui PSBB, karena belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan PSBB.
Sehingga, kata Doni perlu ada penyempurnaan dan penambahan beberapa poin, terutama menyangkut masalah anggaran dan kesiapan daerah tersebut.
"Ada yang mengusulkan untuk PSBB, tetapi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan PSBB ini tidak sesuai dengan kemungkinan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Sehingga diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa poin terutama menyangkut masalah anggaran dan kesiapan daerah tersebut," ucap dia.
Lebih lanjut, Kepala BNPB itu menyebut sudah ada beberapa kabupaten/kota yang mendapat persetujuan penerapan status PSBB selain Provinsi DKI Jakarta, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Kota Pekanbaru.
Baca Juga: Dikira Epilepsi saat Berkendara, Pemotor Mendadak Tewas usai Kejang-kejang
"Beberapa kabupaten kota yang telah mendapatkan penetapan selain Jakarta yaitu Banten, Banten itu ada 3 yaitu kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, kemudian kota Pekanbaru. Kemudian berikutnya lagi adalah Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten bekasi selain Jakarta. Nah yang lain sudah ada beberapa usulan tidak ditolak tapi kita minta untuk disempurnakan," katanya.
Berita Terkait
-
Wabah Corona, Stok Pangan RI Hanya Cukup untuk 4 Bulan ke Depan
-
Luhut Bolehkan Ojol Bawa Penumpang, NasDem: Bikin Polisi dan Warga Bingung
-
PSBB di Bogor, Depok dan Bekasi Diterapkan 14 Hari Mulai Rabu Besok
-
Demi Jaga Jarak, Antrean Belanja di Depok Mengular Sampai ke Parkiran
-
1,6 Juta Orang Di-PHK dan Dirumahkan karena Wabah Virus Corona
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN