Apakah WHO keliru menangani pandemi Covid-19?
Tergantung Anda bertanya kepada siapa.
Kalau bertanya kepada Donald Trump, jawabannya pasti ya.
Tapi Trump sendiri dihujani kritik tentang cara ia menghadapi wabah Covid-19 di AS, yang kini sudah ada 32.000 kematian.
Ia juga sedang menghadapi pertarungan geopolitik dengan China, yang sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.
Trump bukan satu-satunya yang mengkritik pujian WHO terhadap China dalam menangani wabah ini. Terutama terkait perlakuan China terhadap tenaga medis yang dibungkam di awal penyebaran virus.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jendral WHO, berulangkali menyatakan ia bergeming soal pujiannya terhadap China.
Katanya, respons China terhadap wabah itu telah membantu perlambatan penyebaran virus itu secara global, memberi waktu bagi negara-negara lain untuk menyiapkan diri.
Dr. Ghebreyesus dan beberapa ilmuwan lain, juga menekankan bahwa China bersedia secara sukarela memberi kode genetik virus itu dengan cepat, sehingga banyak negara bisa segera melakukan tes diagnosa dan mengembangkan vaksin.
Baca Juga: Serahkan Seluruh Tabungan ke Kang Emil, Anak Petani: Buat Beli Masker
Sekalipun begitu, kritik terhadap China cukup luas.
Devi Sridhar, profesor bidang kesehatan masyarakat global di University of Edinburgh, mengatakan: "China tidak mengabarkan pada dunia saat wabah baru memasuki tahap awal. Jelas ada penundaan.
"Mereka mencoba mengecil-ngecilkan wabah ini di fase-fase awalnya."
Prof. Sridhar yang menyelidiki mengenai tanggapan WHO terhadap wabah Ebola di Afrika Barat, menyebut dirinya sebagai “pengkritik terkeras” WHO.
Ia menambahkan: "Sulit untuk menimpakan seluruh kesalahan pada upaya yang dilakukan oleh WHO mengingat mereka harus seimbang antara membuat negara-negara anggota serius menangani wabah ini, di sisi lain harus tetap membuat semua mau bekerja sama”.
Sebagian besar peran WHO adalah diplomasi. Mereka tak bisa memaksa negara anggota untuk memberi informasi terkait wabah, dan hanya bisa mengandalkan kesukarelaan.
Berita Terkait
-
3 Fakta Pertemuan Xi Jinping-Trump: China dan AS 'Mesra', Perang Dagang Berakhir Damai?
-
Kenapa Keputusan Trump Buka Suaka Margasatwa Arktik untuk Pengeboran Minyak Tuai Kontroversi?
-
Misteri Lawatan Trump ke Asia: Sinyal Kejutan dari Korut, Kim Jong Un Sudah Menanti?
-
Gaza Butuh Rp116,3 Triliun untuk Pulihkan Layanan Kesehatan yang Hancur Total
-
Momen Langka di Kuala Lumpur, Donald Trump dan Prabowo Subianto Hadiri KTT ASEAN
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa