Suara.com - Kabar kelanjutan pemindahan ibu kota negara baru yang beberapa waktu lalu sempat santer terdengar kini meredup seiring pandemi Virus Corona di seluruh dunia.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan kabar kelanjutan pemindahan ibu kota negara baru tersebut.
Luhut, yang juga selaku Menteri Perhubungan Ad Interim, mulanya menyampaikan ada telepon masuk beberapa hari lalu dari Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Faran Al Mazrouei.
Dalam sambungan telepon dengan Luhut, Menteri Suhail menyampaikan, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) memberikan sumbangan berupa alat pelindung diri (APD) kepada Presiden Jokowi.
Diketahui, Jokowi memberi kepercayaan kepada Putra Mahkota Sheikh Mohamed bin Zayed untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota negara baru sebagai menjadi ketua dewan pengarah.
Luhut mengatakan, usai memberi kabar ihwal pembetian bantuan, Suhai kemudian menanyakan kepada Luhut mengenai progres ibu kota negara baru.
"Tapi Menteri Suhail ini sebagai counterpart saya. Nah, di situ dia menanyakan lagi, Mr Luhut ini ibu kota yang baru sovereign wealth fund gimana relevan kita jalan nggak? Saya bilang ya jalan saja, karena sovereign wealth fund bukan hanya untuk ibu kota saja, tapi itu juga untuk infrastruktur tempatnya Pak Basuki (Menteri PUPR)," kata Luhut mengulang percakapan dengan Suhail, Selasa (21/4/2020).
Menanggapi lebih lanjut pertanyaan Suhail terkait ibu kota negara baru, Luhut menjawab saat ini pemerintah Indonesua tengah berkonsentrasi dalam penanganan Covid-19.
"Ya saya bilang sama dia, kami masih konsentrasi penuh kepada Covid-19. Nah dia bilang, ya saya setuju tapi kan kita harus bicara. Karena setelah Covid-19 ini akan terjadi perubahan-perubahan struktur bisnis di dunia ini. Karena itu kita semua kerjakan pak," ujar Luhut.
Baca Juga: Nasib Proyek Ibu Kota Negara Baru di Tengah Wabah Corona, Ini Kata Basuki
Berita Terkait
-
Dianggap Lambat, Menko Luhut Klaim Pemerintah Sejak Awal Ingin Larang Mudik
-
Jokowi Resmi Larang Mudik, Anies Tetap Tunggu Arahan Luhut
-
Jumat Pekan Ini, Larangan Mudik Bagi Warga Mulai Diberlakukan
-
Diusulkan Kepala Daerah, Menteri Luhut Tegaskan KRL Tak Disetop saat PSBB
-
Tak Mau Ikuti Luhut, Anies: Ojol Tak Boleh Bawa Penumpang Sesuai Permenkes
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP