Dianggap Lambat, Menko Luhut Klaim Pemerintah Sejak Awal Ingin Larang Mudik

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi komentar beberapa pihak yang menilai pemerintah telat memberlakukan larangan mudik.

Luhut mengklaim, sejak awal, pemerintah memang ingin melarang mudik. Hanya saja, lanjutnya, kebijakan larangan itu tak bisa dikeluarkan secara tiba-tiba, sehingga perlu persiapan dari pemerintah daerah maupun pihak lainnya.

"Kemudian pelarangan mudik sudah dari awal desainnya ke arah situ. Tapi kalau terus diumumkan tiba tiba, kalo kita belum siap untuk apa, misalnya tadi sosialisasi nya, rapat dengan para gubernur," ujar Luhut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

"Jadi kalau ada yang bilang kita terlalu lambat tidak juga, semua waktunya kita paskan. Jadi tidak ada yang tidak kita hitung dalam konteks ini," tambah Luhut.

Mantan Kepala Staf Presiden ini juga mengatakan, perantau yang ada di Jakarta juga termasuk orang yang dilarang mudik. Jika nekat, kata Luhut, dikhawatirkan para perantau membawa virus mematikan asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

"Kalau ndak dilarang nanti dia mau bawa penyakit, nanti keluarganya kena, dia kena atau orang lain kena. Jadi sudah cukuplah kemarin kita ambil risiko, sekarang sudah kami bikin ketat," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Irwan menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terlambat untuk mengeluarkan kebijakan melarang warga mudik ke kampung halaman. Sebab, menurutnya banyak masyrakat yang justru sudah mudik sejak virus Covid-19 mencuat di tanah air.

Sejumlah kasus terpapar hingga posisit Covid-19 yang ditularkan oleh pemudik di kampung halaman mereka juga sudah ditemukan. Karena itu, Irwan menilai kebijakan pelarangan mudik sudah terlambat.

"Pertama saya apresiasi walaupun dengan catatan sangat lambat respon Presiden ini. Karena Coronanya sudah keburu menyebar dari beberapa yang terbukti masuk golongan mudik, mudik duluan. Dan kemudian menjadi carrier di Pulau Jawa termasuk di luar Pulau Jawa karena yang positif di luar Pulau Jawa karena habis berkunjung dari Jakarta," ujar Irwan kepada wartawan.

Baca Juga: Jokowi Larang Warga Mudik Lebaran, PBNU: Silaturahmi Lewat Video Call