Suara.com - Akun Twitter Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian RI mendadak diserbu warganet usai mengunggah sebuah konten yang menyebut dampak positif RUU Ciptakerja 'lebih dari' Stigma Negatif RUU Ciptakerja.
Konten yang dibuat dengan format menyelipkan lambang lebih dari (>) seperti yang sedang menjadi tren di kalangan pengguna Twitter tersebut diunggah pada Selasa (21/4/2020).
Tiga buah foto disusun sehingga menciptakan susunan kalimat Dampak Positif RUU Ciptaker 'Lebih dari' Stigma Negatif RUU Ciptaker.
Selain itu, admin Twitter Kemenko Perekonomian RI juga mencantumkan keterangan "No debat #RUUCiptaKerja #UntukEkonomiIndonesia" sebagai caption.
Untuk diketahui, penyusunan RUU Cipta Kerja masih menjadi polemik di tengah masyarakat. RUU ini dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, pro asing, hingga menekan hak buruh.
Sementara, pemerintah bersikukuh bahwa RUU Ciptaker dibuat untuk menunjang lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi Indonesia.
Unggahan Twitter Kemenko Perekonomian RI ini pun sontak menjadi buah bibir kalangan warganet. Bukan hanya masyarakat awam, namun sejumlah tokoh juga turut mengomentari status tersebut.
Kemunculan unggahan ini ddianggap sebagai bentuk ketidakpekaan atas asas demokrasi untuk berpendapat.
Mantan Sekretaris BUMN M Said Didu menuliskan sindiran, "Wuihh pemerintah sudah menyatakan no debat. Hebat sekali." pada Selasa (21/4/2020).
Baca Juga: Kangen Jakmania, Motta Kenang Pertama Datang ke GBK dengan Juventus
Selain itu, salah seorang warganet yang juga merupakan diplomat @jsamodra menuliskan, "Seriously no debat? Terima kasih telah menunjukkan ketidakdemokratisan Kemenko Perekonomian. Draft ini sudah di-approve Eselon II belom? Malu euy blunder gini."
"Min, itu bukan akun pribadimu. Itu milik publik. Belajar yang baik kamu duduk di mana, bicara pakai apa. Biar enggak asal bunyi," tulis seorang warganet @_bje.
Warganet lainnya bahkan melaporkan cuitan Kemenko Perekonomian ini kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
"Pak Airlangga, admin bapak begini amat, sih. Sok asik padahak enggak beretika. Enggak ngerti komunikasi publik. Itu RUU baru mau dibahas sama DPR kok bahasanya no debat." tulis seorang warganet.
Tak hanya itu, akun @Dendy******* menambahkan, "Mohon maaf admin kenapa menambahkan caption no debat padahal RUU Cipta Kerja adalah kebijakan publik yang sudah seharusnya terbuka untuk kritik dan saran. Caption itu malah bisa menimbulkan persepsi bahwa RUU ini dibuat tanpa memperhatikan masukan publik dan sangat dipaksakan."
Berita Terkait
-
Marak PHK Imbas Corona, Ribuan Buruh Bakal Turun ke Jalan saat May Day
-
Kreatif! Kumpulan Desain Lucu Lawan Covid-19 ala Warganet
-
Warganet Bagikan Starter Pack Cowok yang Ngebet Famous, Seperti Apa?
-
Belva Devara Mundur dari Stafsus, Namanya di Puncak Trending Topik Twitter
-
Mundur dari Stafsus Jokowi, Belva: Saya Tak Mau Polemik soal Kartu Prakerja
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?