Suara.com - Akun Twitter Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian RI mendadak diserbu warganet usai mengunggah sebuah konten yang menyebut dampak positif RUU Ciptakerja 'lebih dari' Stigma Negatif RUU Ciptakerja.
Konten yang dibuat dengan format menyelipkan lambang lebih dari (>) seperti yang sedang menjadi tren di kalangan pengguna Twitter tersebut diunggah pada Selasa (21/4/2020).
Tiga buah foto disusun sehingga menciptakan susunan kalimat Dampak Positif RUU Ciptaker 'Lebih dari' Stigma Negatif RUU Ciptaker.
Selain itu, admin Twitter Kemenko Perekonomian RI juga mencantumkan keterangan "No debat #RUUCiptaKerja #UntukEkonomiIndonesia" sebagai caption.
Untuk diketahui, penyusunan RUU Cipta Kerja masih menjadi polemik di tengah masyarakat. RUU ini dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, pro asing, hingga menekan hak buruh.
Sementara, pemerintah bersikukuh bahwa RUU Ciptaker dibuat untuk menunjang lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi Indonesia.
Unggahan Twitter Kemenko Perekonomian RI ini pun sontak menjadi buah bibir kalangan warganet. Bukan hanya masyarakat awam, namun sejumlah tokoh juga turut mengomentari status tersebut.
Kemunculan unggahan ini ddianggap sebagai bentuk ketidakpekaan atas asas demokrasi untuk berpendapat.
Mantan Sekretaris BUMN M Said Didu menuliskan sindiran, "Wuihh pemerintah sudah menyatakan no debat. Hebat sekali." pada Selasa (21/4/2020).
Baca Juga: Kangen Jakmania, Motta Kenang Pertama Datang ke GBK dengan Juventus
Selain itu, salah seorang warganet yang juga merupakan diplomat @jsamodra menuliskan, "Seriously no debat? Terima kasih telah menunjukkan ketidakdemokratisan Kemenko Perekonomian. Draft ini sudah di-approve Eselon II belom? Malu euy blunder gini."
"Min, itu bukan akun pribadimu. Itu milik publik. Belajar yang baik kamu duduk di mana, bicara pakai apa. Biar enggak asal bunyi," tulis seorang warganet @_bje.
Warganet lainnya bahkan melaporkan cuitan Kemenko Perekonomian ini kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
"Pak Airlangga, admin bapak begini amat, sih. Sok asik padahak enggak beretika. Enggak ngerti komunikasi publik. Itu RUU baru mau dibahas sama DPR kok bahasanya no debat." tulis seorang warganet.
Tak hanya itu, akun @Dendy******* menambahkan, "Mohon maaf admin kenapa menambahkan caption no debat padahal RUU Cipta Kerja adalah kebijakan publik yang sudah seharusnya terbuka untuk kritik dan saran. Caption itu malah bisa menimbulkan persepsi bahwa RUU ini dibuat tanpa memperhatikan masukan publik dan sangat dipaksakan."
Berita Terkait
-
Marak PHK Imbas Corona, Ribuan Buruh Bakal Turun ke Jalan saat May Day
-
Kreatif! Kumpulan Desain Lucu Lawan Covid-19 ala Warganet
-
Warganet Bagikan Starter Pack Cowok yang Ngebet Famous, Seperti Apa?
-
Belva Devara Mundur dari Stafsus, Namanya di Puncak Trending Topik Twitter
-
Mundur dari Stafsus Jokowi, Belva: Saya Tak Mau Polemik soal Kartu Prakerja
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo
-
Malam Hari, Bupati Muara Enim Nonaktif Edison Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK
-
Kejagung Rampungkan Penggeledahan di Enam Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi MBG
-
Hadiri Perayaan Ulang Tahun Raja Charles III, Mendagri Tito Apresiasi Kemitraan Indonesia - Inggris
-
62 Dapur MBG di Kabupaten Tangerang Berhenti Beroperasi Sementara, Tunggu Pencairan Anggaran