Suara.com - Israel dalam waktu dekat dikabarkan berencana mulai melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan wilayah Tepi Barat (West Bank) Palestina.
Dikutip dari Reuters, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyuarakan kepercayaan diri bahwa Amerika Serikat akan memberi persetujuan pada Israel dalam waktu dua bulan, untuk bergerak melakukan aneksasi de facto bagian-bagian Tepi Barat Palestina yang diduduki.
Palestina telah menyatakan kemarahannya atas rencana Israel untuk memperkuat cengkeramannya lebih jauh di tanah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967.
Perdana Menteri Netanyahu menetapkan 1 Juli untuk memulai diskusi kabinet tentang memperluas kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi di Tepi Barat, dan mencaplok langsung Lembah Jordan di daerah tersebut.
Menurut perjanjian Netanyahu-Gantz, untuk memulai langkah-langkah tersebut perlu meminta kesepakatan dengan Washington DC.
Dalam sebuah pidato pada hari Minggu (26/04) kepada kelompok Kristen pro-Israel di Eropa, Netanyahu menunjukkan proposal perdamaian yang dibuat oleh Amerika Serikat.
Proposal tersebut diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada bulan Januari sebagai janji untuk mengakui otoritas Israel atas tanah pemukiman Tepi Barat.
"Beberapa bulan dari sekarang saya yakin bahwa janji itu akan dihormati," kata Netanyahu kepada Komisi Eropa untuk Israel dikutip dari Reuters.
Terkait pernyataan Perdana Menteri Netanyahu tersebut, Para pejabat Palestina belum memberikan komentar segera.
Baca Juga: Sempat Disebut Aman, Israel Catatkan Lebih dari 133 Ribu Kasus Covid-19
Untuk diketahui, Palestina dengan datar menolak proposal perdamaian Trump.
Sebab dalam proposal tersebut memberikan Israel sebagian besar apa yang telah dicari selama konflik beberapa dekade ini, termasuk hampir semua tanah yang diduduki Palestina.
Sekretaris Negara AS Mike Pompeo mengatakan, pada hari Rabu bahwa semua terserah pada keputusan Israel.
Apakah akan mencaplok bagian Tepi Barat dan mengatakan bahwa Washington akan menolaknya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!