Suara.com - Salah satu media asing mengklaim jumlah kematian akibat wabah virus corona di Indonesia mencapai 2.200 orang, beda dari data pemerintah. Menurut Anggota DPR RI Fadli Zon, klaim tersebut masuk akal.
Bukan tanpa sebab, menurut Fadli Zon selama ini pemerintah belum transparan dalam mencatatkan jumlah kematian akibat wabah virus corona.
Ia mengatakan, banyak korban yang meninggal tidak didata sebagai pasien virus corona meski telah dinyatakan berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19.
Hal itu, kata Fadli Zon, disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak dilakukan pemeriksaan secara umum dan lambannya hasil pemeriksaan tes Covid-19.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya sebagai tanggapan atas artikel Viva.co.id berjudul "Media Asing Sebut Jumlah Kematian Corona di RI Lebih Dari 2.200 orang".
"Laporan media asing itu masuk akal. Banyak yang meninggal dalam status PDP tidak didata karena Covid-19. Ada brbagai alasan: tidak tes, lambatnya hasil tes dll," tulis Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Selasa (28/4/2020).
Maka dari itu, Fadli Zon menyarankan semestinya pemerintah lebih transparan dalam mengungkap jumlah kematian akibat Covid-19.
Sebab, ketidaktranparan informasi tersebut justru membuat banyak orang terjebak dan terpapar virus corona.
"Harusnya pemerintah transparan umumkan juga berapa jumlah PDP yang wafat. Banyak orag terjebak dan terpapar karena data kurang transparan," kata Fadli Zon, memungkasi.
Baca Juga: Jokowi Larang Mudik, Semua Terminal Bus di Karawang Ditutup
Adapun klaim mengenai jumlah kematian Covid-19 di Indonesia tembus 2.200 orang muncul dalam pemberitaan berjudul "More than 2,200 Indonesians who died may have had COVID-19 symptoms, data shows"yang diterbitkan media Channel News Asia, Selasa (28/4).
Dalam artikel tersebut disebutkan, berdasarkan data terbaru dari 16 provinsi di Indonesia, terdapat 2.212 pasien yang memiliki gejala virus corona akut.
Pasien-pasien tersebut biasanya dikategorikan sebagaai PDP karena belum memiliki kejelasan klinik mengenai gejalanya.
Namun, tiga ahli medis mengklaim angka 2.212 tersebut mengindikasi jumlah kematian akibat Covid-19 yang kemungkinan lebih tinggi dibandingkan data yang dilaporkan sebanyak 756 jiwa.
Sementara itu, Ketua Tim Ahli Gugus Tugas Penanganan Covid, Wiku Adisasmito menolak untuk mengomentari jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia.
Kendati begitu, ia menyebutkan ada 19.897 orang yang diduga menderita Covid-19 belum menjalani pemeriksaan karena antrean panjang spesimen. Selain itu, ada beberapa orang yang meninggal dunia sebelum hasil sampelnya dianalisis.
Berita Terkait
-
Tanggulangi Pandemi, BRI Ajak Pekerjanya Berdonasi dalam Bentuk Sajak
-
Larangan Mudik! 8.373 Kendaraan di Jawa-Sumatra Disuruh Putar Balik
-
Kabar Baik! Vaksin Corona Sukses Diuji Coba ke 6 Monyet Terinfeksi Covid-19
-
Usai Pandemi Covid-19 Tren Wisata Diprediksi Berubah, Seperti Apa?
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Selasa, 28 April 2020
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
-
Lewat Surat Edaran, Mendagri Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
-
Kasatgas Tito Pantau Langsung Pembersihan Lumpur Praja IPDN di Aceh Tamiang
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
NasDem Bukber Elite Parpol Termasuk Anies, Bicara Sukseskan Program Prabowo