Suara.com - Dokter Huong Le Thu, analis senior di Australian Strategic Policy Institute, berpendapat bahwa ideologi komunis menjadi kunci sukses Vietnam dalam memerangi pandemi virus corona covid-19.
Dikutip dari The Age, Kamis (30/4/2020), sistem satu partai yang dianut negara berpenduduk 100 juta jiwa itu membuat koordinasi antar lini pemerintahan menjadi sangat efektif.
Untuk diketahui, Vietnam telah terbebas dari infeksi covid-19 selama 12 hari beruntun. Sejak mencatatkan kasus virus corona pertama pada Januari lalu, mereka sukses menekan angka penyebaran menjadi hanya 270 kasus.
Lebih hebatnya, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya oleh Ho Chi Minh itu mampu meredakan wabah hanya dalam waktu empat bulan, dan menjaga jumlah kematian akibat covid-19 di angka nol.
Kondisi itu membuat negara beribu kota Hanoi itu mulai melonggarkan kebijakan lockdown sejak Kamis (23/4/2020), setelah dianggap berhasil mengendalikan wabah corona.
"Langkah tegas untuk mengisolasi kasus yang dikonfirmasi, pemeriksaan suhu rutin di ruang publik, membatasi pertemuan sejak awal dan melacak kontak," ujar Dr. Huong Le Thu, Kamis (30/4/2020).
"Vietnam memiliki kasus pertama pada akhir Januari dan segera menutup penerbangan langsung dengan China. Pihak berwenang segera menanggapi, (mereka) tidak menunggu lebih banyak kasus," tambahnya.
Selain perihal ideologi yang dianut, pengalaman Vietnam terkait wabah SARS di masa lalu juga dinilai jadi faktor penting dari respon menghadapi Covid-19.
"Saya pikir beberapa pengalaman dari wabah sebelumnya, seperti SARS, dan respons yang berhasil terhadap mereka - Vietnam adalah negara pertama di dunia yang mampu menahan wabah SARS," bebernya.
Baca Juga: Kematian akibat Corona Covid-19 di Amerika Lampaui Korban Perang Vietnam
Kendati mendapat banyak pujian dari berbagai pihak, kebijakan Vietnam dalam memerangi pandemi virus Corona tak lepas dari berbagai kritik.
Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch di Asia, menyebut kebijakan pembatasan sosial yang ketat memang efektif menangani wabah Corona, kendati praktiknya terkadang jauh melenceng.
"Orang-orang telah didenda dan dipenjara. Mereka menggunakan pembatasan informasi untuk menindak berita palsu, yang sering kali hanya orang-orang yang berbagi gosip, bukan orang-orang dengan niat jahat," kata Robertson.
"Kami tidak harus percaya angka-angka itu. Vietnam terus menerus memiliki kebijakan kerahasiaan dan memanipulasi informasi untuk memberikan penampilan terbaik," tambahnya.
Meski melontarkan kritik tajam terkait beberapa kebijakan Vietnam, Robertson tak menampik bahwa pemerintahan di negara tersebut benar-benar cakap dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
"Mereka memang memiliki orang-orang yang cakap di Kementerian Kesehatan, ada para profesional yang mampu mengerjakan ini, dengan pemerintah, untuk mengatasinya," tandasnya.
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?