Suara.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menanggapi protes yang dilayangkan Kepala Desa Jalancagak Indra Zainal Alim terhadap kebijakan pemerintah pusat, perihal bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19.
Meskipun protes tersebut bukan ditujukkan kepadanya, namun Juliari tetap menjelaskan mekanisme penyaluraan bansos yang dilakukan pemerintah hingga sampai ke warga terdampak di daerah.
Juliari mengatakan, penyaluran bansos dari pemerintah pusat untuk warga di daerah, dilakukan dengan cara melihat data-data yang dimiliki pemerintah daerahnya.
"Datanya dari mereka (pemda). Kita tinggal pakai," kata Juliari saat dihubungi Suara.com, Jumat (1/5/2020).
Ia pun menjelaskan, jika mekanisme penyaluran bansos hingga sampai ke tangan warga yang membutuhkan pun disesuaikan dengan ketentuan dari daerah masing-masing.
"Tergantung dari daerah. Kita menyerahkan ke daerah," ungkapnya.
Terkait protes yang dilayangkan Kepala Desa Jalancagak, Juliari tidak menanggapinya secara gamblang. Hanya saja dia mengatakan, protes tersebut dilayangkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Dan saya lihat beritanya bahwa yang bersangkutan sudah meminta maaf secara publik," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Desa Jalancagak Indra Zainal Alim menyampaikan protes terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Baca Juga: Protes Kebijakan Corona! Kepala Desa Subang Merasa Diadu Domba Jokowi
Ia juga mengarahkan protes ini kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Indra meminta para pejabat tinggi ini untuk lebih matang dalam mengeluarkan kebijakan bantuan sosial. Protes tersebut disampaikan melalui video yang telah diunggah ke media sosial.
Minta Maaf Usai Videonya Viral
Indra meminta maaf setelah menyadari video protesnya viral di media sosial. Saat menyampaikan permintaan maafnya, Indra mengungkapkan kalau apa yang dilakukannya semata-mata demi kepentingan warganya yang terdampak Covid-19.
Meski begitu, Indra tetap meminta adanya perbaikan dalam kebijakan penyaluran bansos dari pemerintah pusat ke daerah. Dirinya berharap kebijakannya bisa dikaji secara matang, terstruktur dan sistematis.
Berita Terkait
-
Jadwal Bansos Corona DKI Amburadul, Sudah Empat Hari Tak Ada Kiriman
-
Di Jember, Ada Gambar Bupati-Wabup di Karung Beras Bansos Covid-19
-
Protes Kebijakan Corona! Kepala Desa Subang Merasa Diadu Domba Jokowi
-
Berikan Sembako Gunakan Kresek, Ini Klarifikasi Ketua RT di Cempaka Baru
-
Kades Subang ke Jokowi: Jangan Jadikan Bencana Pencitraan untuk Bapak-bapak
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!