Suara.com - Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengungkap ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkait kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.
Untuk diketahui, 500 TKA asal China itu rencananya akan dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang tak lain wilayah kekuasan Kery.
Dikutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, Jumat (1/5/2020), Kery mengatakan sebenarnya pihaknya telah menolak kedatangan TKA China tersebut.
Mengingat saat ini negara tengah fokus menekan penyebaran corona dan memutuskan untuk mengunci wilayah dari kedatangan asing.
Ia mengaku tidak pernah menerima surat resmi mengenai kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara.
Pernyataan terebut, disampaikan Kery dalam video unggahan kanal YouTube Talk Show Tv One belum lama ini.
"Saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi. Saya cuma tahu dari pemberitaan saja dari wartawan. Mudah-mudahan kita sepakat menolak. Tapi jangan ada lagi TKA yang sembunyi-sembunyi masuk. Karena ini yang kita khawatirkan," ucapnya.
Sementara saat ditanya mengenai akses masuk TKA China, Kery merasa kecolongan karena mereka lewat jalur laut yang minim pengawasan.
"Biasanya kecolongan kita itu di laut. Tapi ini kan di laut, siapa yang mau mantau," sambungnya.
Baca Juga: Bisa untuk Buka Puasa, Cobain Resep Sate Sapi Wijen Pedas Ala Nicky Tirta
Tak cukup sampai di situ, Kery kemudian menyinggung janji yang diucapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kepadanya.
Ia menyebutkan, LBP pernah menjajikan bantuan terkait kedatangan TKA China. Namun, Kery mengaku hingga kini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi.
"Menko Maritim (Luhut) katakan, 'sudah Ker, apa yang kau minta kami siapkan' tapi sampai sekarang kenyataannya juga belum ada, bagaimana kita ini?" kesal Kery.
Lebih lanjut, Kery menyayangkan sikap perusahaan yang mempekerjakan TKA China karena enggan memberikan bantuan kepada warga di Bupati Konawe.
Ia menyebut bukan bantuan yang didapatkan melainkan justru banyak pekerja yang dirumahkan sehingga menambah PR pemerintah setempat.
Kery mengaku bahkan dirinya sampai menyurai pemerintah China untuk mendapat tapi tidak mendapat balasan.
Berita Terkait
-
RI Dibilang Nyerah soal TKA China, Fadli Zon: Bukan Nyerah Tapi Takluk
-
Kemenaker Tak Bisa Menolak TKA, Aturan-aturan ini Alasannya
-
Senin Besok Said Didu Diperiksa Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut
-
Menko Luhut Binsar Panjaitan Resmi Laporkan Said Didu ke Bareskrim Polri
-
Kasus Said Didu dan LBP Diungkit, Tagar #CidukSaidDidu Bergema
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Polisi Bongkar Bisnis Ilegal Airgun di Tanjung Priok, Pria 28 Tahun Ditangkap
-
Aplikasi Hot 51 Dibongkar, Isinya Judi Online dan Live Streaming Pornografi
-
TransJakarta Hapus Dua Rute Sekaligus, 25 Armada Dialihkan demi Persingkat Waktu Tunggu
-
KPK Ungkap Setoran Rp100 Ribu-Rp2,5 Juta untuk Urus Izin Tinggal WNA, Ada Istilah 'Uang Klik'
-
Polisi Kembali Tetapkan 291 Tersangka Judol Hayam Wuruk, 287 Warga Asing
-
Guntur Romli: Safari Jokowi Tak Berdampak ke PDIP, Justru NasDem yang Harus Waspada!
-
Guntur Romli: Dulu Petugas Partai, Kini Jokowi Jadi 'Jongos PSI' Demi Dinasti 2029!
-
Relokasi Dua Pabrik Jepang ke Vietnam Ditunda, Ancaman PHK Massal Ribuan Buruh Mereda
-
Menkum: Pakai Karya Jurnalistik untuk Tujuan Komersil Wajib Bayar Royalti ke Pemegang Hak Cipta!
-
Prabowo Keceplosan 'Ndasmu' Lagi, Niatnya Guyon Tapi Kena Sindir Pakar Komunikasi