Suara.com - Eks Sekretaris BUMN Said Didu telah menunjuk kuasa hukum atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luut Binsar Pandjaitan.
Tak mau kalah dengan Luhut yang dibantu empat advokat, Said Didu menunjuk seorang kuasa hukum purnawirawan untuk memimpin ratusan advokat lainnya.
Melalui akun Twitter miliknya @msaid_didu, sosok kuasa hukum yang ditunjuk oleh Said Didu yakni Letkol CPM (Purn) Helvis. Helvis lah yang belakangan mengkordinir tim advokat dan akademisi di Tim Advokasi Suluh Kebenaran (TASK) untuk mendukung Said Didu.
"Beredar surat panggilan terhadap saya dari polisi terkait peristiwa yg selama ini beredar, tapi karena sudah masuk ranah hukum maka penjelasan ttg hal tsb ditangani oleh Tim Advokasi Suluh Kebenaran (TASK) yg dikoordinir oleh Letkol CPM (P) Dr. Drs. Helvis, SSos, SH, MH," kata Said Didu seperti dikutip Suara.com, Sabtu (2/5/2020).
Dikutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, sosok Helvis belakangan telah gencar menyuarakan diri akan mendukung Said Didu di meja hijau.
Dalam keterangan tertulisnya pada 10 April 2020, Helvis secara terang-terangan mengajak para advokat hingga akademisi untuk bergabung memberikan bantuan kepada Said Didu yang dipolisikan oleh Luhut.
"TASK mengundang rekan-rekan advokat, praktisi hukum dan akademisi untuk bergabung sebagai tim advokasi dalam rangka mendukung dan memberi bantuan hukum kepada Muhammad Said Didu menghadapi gugatan Luhut Binsar Panjaitan," kata Helvis.
Tak hanya itu, sejumlah aktivis juga telah menunjukkan sikap akan memberikan dukungan terhadap Said Didu. Mereka tak gentar meski harus berhadapan dengan Luhut.
Setidaknya sudah ada sekitar 100 advokat yang siap membantu Said Didu, seperti Denny Indrayana, Teuku Nasrullah dan Bambang Widjojanto.
Baca Juga: Misterius! Virus Corona yang Dominan di Prancis Bukan dari China
Di sisi lain, Luhut juga telah menghimpun kekuatan untuk menghadapi Said Didu di peradilan. Ia telah menggandeng empat advokat untuk menggiring Said Didu ke penjara.
Keempat kuasa hukum Luhut yakni Malik Bawazier, Nelson Darwis. Riska Elita dan Patra M Zen.
Berita Terkait
-
Bupati Konawe Ungkap Rayuan Menteri Luhut soal 500 TKA China Masuk RI
-
Said Didu Minta Bukti Jokowi Lulusan UGM, Alumni UGM Ini Beri Balasan Telak
-
Senin Besok Said Didu Diperiksa Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut
-
Menko Luhut Binsar Panjaitan Resmi Laporkan Said Didu ke Bareskrim Polri
-
Kasus Said Didu dan LBP Diungkit, Tagar #CidukSaidDidu Bergema
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
Bukan Karena Selebgram LM! Pengacara Tegaskan Penyebab Cerai Atalia-Ridwan Kamil Isu Privat
-
Polisi Sebut Ruko Terra Drone Tak Dirawat Rutin, Tanggung Jawab Ada di Penyewa
-
Rocky Gerung Ungkap Riset KAMI: Awal 2026 Berpotensi Terjadi Crossfire Antara Elit dan Rakyat
-
Menkes Dorong Ibu Jadi Dokter Keluarga, Fokus Perawatan Sejak di Rumah
-
Polemik Lahan Tambang Emas Ketapang Memanas: PT SRM Bantah Penyerangan, TNI Ungkap Kronologi Berbeda
-
Grup MIND ID Kerahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana ke Sumatra hingga Jawa Timur
-
BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM melalui BNI Corporate University
-
Soal Polemik Perpol Nomor 10 dan Putusan MK 114, Yusril: Saya Belum Bisa Berpendapat
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, DPR Beri Catatan: Harus Dipastikan Agar Tak Jadi Malapetaka
-
Agustus 2026, Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua