Suara.com - Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengaku akan fokus bekerja pada isu-isu keuangan yang masuk diakal.
Salah satu kasus yakni menjadi fokus PPATK yakni kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
"Kita fokus ke area-area tertentu tapi itu akan sangat tergantung kepada perkembangan, misalnya ke isu-isu keuangan masuk di akal. Karena kalau kita lihat asuransi misalnya asuransi Jiwasraya butuh perhatian dari PPATK. Kami kerja sama intens dengan Kejagung (Kejaksaan Agung) untuk selesaikan masalah ini," ujar Dian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Kemudian yang menjadi fokus PPATK yakni soal terorisme dan perdagangan ilegal.
"Masalah terorisme, pembiayaan terorisme jadi perhatian kita karena setiap saat gangguan terhadap ini selalu ada," ucap dia.
Selain itu masalah penghindaran pajak yang akan diawasi ketat oleh satuan tugas bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Sehingga kata dia, penanganan masalah pajak dapat membantu pendapatan negara
"Diharapkan dari sekian ratus transaksi yang kita lakukan membantu pendapatan negara," tutur Dian.
PPATK kata Dian juga akan mengembangkan sistem teknologi informasi bertajuk goAML.
Baca Juga: Pemprov DKI soal Keamanan Peti Mati Corona: Kalau Ragu Lihat Sendiri di RS
"Tahun ini akan aplikasikan sistem baru Go-AML yang bisa lebih mendeteksi transaksi lebih terintegrasi, bila tadinya laporan transaksi mencurigakan, laporan transaksi tunai. Laporan transaksi luar negeri, laporan transaksi jual beli, sekarang tidak terlampau berat. Misalnya nama saya keluar semua jenis transaksi yang kita perlukan di situ jadi lebih efisien untuk tangani pidana dan dugaan pidana pencucian uang," katanya
Tak hanya itu, Presiden Jokowi meminta dirinya untuk memperhatikan isu yang dapat menimbulkan gangguan kepada negara.
"Umum saja, pentingnya PPATK banyak memperhatikan isu berkembang yang menimbulkan gangguan kepada negara kita," tutur dia.
Dian menuturkan arahan Jokowi lainnya yakni fokus mengenai temuan transaksi soal korupsi hingga terorisme yang bisa membahayakan negara.
"Beliau concern masalah korupsi, kegiatan seperti terorisme dan terkait dengan hal lain yang jadi tugas kita," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Dian Ediana Rae sebagai Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Pengangkatan Dian sebagai Kepala PPATK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/M Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK.
Dian Ediana sebelumnya Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae.
Ia menggantikan jabatan Kepala PPATK yang kosong selepas berpulangnya Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal pada 14 Maret 2020.
Berita Terkait
-
Jokowi Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain
-
Beda dengan Jokowi, Menhub Sebut Mudik dan Pulang Kampung Sama
-
Lagi-lagi Sangsi Foto Jokowi Diwisuda, Alumni UGM Buat Netizen Ini Terdiam
-
Kill the DJ Bahas Hasil Panen Tani, Netizen: Harga Timun Sekilo 500 Rupiah
-
Tangani Covid-19, Jokowi Pastikan Pemerintah Siap Diawasi Masyarakat
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya