Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ikut menanggapi seorang Anggota DPRD Gresik Hamzah Takim yang terdaftar menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT).
Ngabalin menuturkan seharusnya BLT tersebut diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.
"Kalau itu, ada orang mampu yang mendapatkan BLT, ya sudah ditarik kasih orang yang berhak mendapatkanya. Jadi maksudnya konsentrasi kita sekarang ini adalah konsentrasi dengan menghabiskan energi cukup besar untuk menyelesaikan pandemi Corona virus ini," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Jumat (8/5/2020).
Menurut Ngabalin, manusiawi jika ada kekeliruan terhadap BLT yang salah sasaran dalam hal pendataan di tengah pandemi virus corona. Sebab saat ini pemerintah fokus untuk menyelesaikan pandemi Covid-19.
"Sehingga kami fokuskan power kita, energi kita bisa yang cari titik temunya. Namanya juga manusia, kalau ada yang keliru ada yang khilaf dicari titik temunya. Kemudian bisa BLT itu harus bisa langsung kepada orang yang berhak mendapatknya," sambungnya.
Ngabalin mengaku setiap negara di dunia termasuk Indonesia yang menghadapi pandemi Corona kalang kabut dalam hal pendataan.
"Dalam hal pendataan semua negara di dunia, even Malaysia yang dipuja-puja oleh beberapa lembaga internasional tentang data-data mereka yang luar biasa. Tapi begitu orang menghadapi masa pandemi menghadapi corona virus yang begitu mendadak, itu kalang kabut orang," ucap dia.
Dia menganggap, dalam situasi pandemi corona, manajemen administrasi data menjadi penting. Ia menilai pendataan terkait bantuan di semua negara berantakan. Namun jika dibandingkan negara lain, Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain.
"Dalam situasi seperti begini memang manajemen administrasi data dan lain lain itu menjadi bagian yang terpenting. Tapi kan tidak saja Indonesia tapi hampir negara 216 negara atau lebih, itu semua berantakan dalam hal data. Indonesia ini alhamdulillah masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara negara lain," katanya.
Baca Juga: Aksi Trio Cewek Bobol Toko Kelontong, Angkut Sembako Curian ke Mobil Agya
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara enggan berkomentar banyak saat ditanya adanya anggota DPRD Gresik Hamzah Takim yang terdaftar menjadi penerima BLT.
Juliari meminta awak media untuk mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik yang memberikan bansos terhadap anggota DPR Gresik tersebut.
"Silakan cek ke Pemkab Gresik, mengapa orang seperti beliau bisa terima bansos," ujar Juliari saat dikonfirmasi Suara.com, kemarin.
Diketahui, nama anggota DPRD Gresik Hamzah Takim terdaftar penerima BLT khusus warga miskin dari pemerintah. Nama Hamzah Takim masuk dalam data ulasan penerima BLT.
Data itu beredar di media sosial. Padahal sesuai peruntukan, BLT yang bersumber dari progam jaring pengaman sosial (JPS) itu untuk warga yang ekonominya terdampak virus corona. Yakni warga yang kehilangan pekerjaan atau dipecat karena wabah virus corona.
Hamzah Takim yang namanya diperbincangkan di media sosial, mengaku tidak tahu jika dirinya mendapatkan BLT orang miskin. Namun sesuai nama-nama yang disebutkan, dia menduga data itu berasal dari Dinas Perikanan Gresik.
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Sebut Anies Tak Sanggup Lagi Biayai Bansos Corona di DKI
-
Anggota Dewan di Gresik Dapat BLT dari Pemkab, Ini Kata Mensos Juliari
-
Bansos Tahap 2 Tetap Sembako, Pemprov DKI: BLT Tidak Segampang Itu
-
Tambah 800 Ribu, Penerima Bansos PSBB di Jakarta Naik Jadi 2 Juta KK
-
Tak Merata, Kepala Desa di Gresik Tolak Cairkan Duit BLT Corona dari Jokowi
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
9.401 Peserta BPJS PBI Tak Terlacak dan 3.934 Lainnya Telah Meninggal, Mensos Beri Penjelasan
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital