Suara.com - Politikus PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, menganggap Gubernur Jakarta Anies Baswedan tak siap melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, sejumlah masalah masih ditemui dalam pelaksanaan PSBB selama ini.
Jhonny menilai penerapan PSBB untuk mencegah penularan virus corona covid-19 selama ini bertentangan dengan ungkapan Anie sebelum PSBB. Mantan Mendikbud itu disebutnya ngotot meminta lockdown kepada Presiden Jokowi.
"Lalu untuk apa dulu bersikeras melakukan lockdown di Jakarta? Jika ternyata melakukan PSBB saja belum siap," ujar Jhonny kepada wartawan, Senin (11/5/2020).
Jhonny menyebutkan beberapa permasalahan seperti dana Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak ada. Selain itu pendataannya juga bermasalah hingga diungkit oleh tiga Menteri.
"Tidak ada dana bansos, sulitnya mengumpulkan data di lapangan yang menjadi polemik, lalu tidak memperlihatkan niat baik untuk berkordianasi dengan pemerintah pusat," jelasnya.
Tak hanya itu, banyak juga perusahaan yang melanggar aturan PSBB dengan masih beroperasi padahal bukan termasuk sektor pengecualian.
Kemudian pelanggaran individu seperti masih berkerumun dan tidak mengikuti protokol kesehatan pencegahan corona juga masih kerap ditemui.
"Serta banyakya individu yang masih melanggar protokol PSBB, hal ini mencerminkan kurangnya kontrol secara serius oleh Pemda DKI Jakarta," pungkasnya.
Baca Juga: Awas Petugas KPK Palsu di Tengah Wabah Virus Corona
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah