Roland menambahkan pekerja migran yang paling berdampak adalah mereka yang bekerja secara ilegal karena mereka takut ditangkap aparat keamanan jika keluar rumah. Namun di sisi lain, mereka tidak memiliki uang dan tidak juga mendapatkan bantuan.
"Lalu yang parah lagi bagi mereka yang sakit dan tidak bisa keluar rumah. Ada satu korban menunggu di rumah lima hari, dan saat dibawa ke RS langsung meninggal dunia," katanya.
Di kasus lain, seorang responden survei mengungkapkan "Satu setengah bulan tanpa uang sama sekali, bahan makanan terbatas sampai beberapa hari kedepan. Setelah itu, kelaparan."
Roland pun meminta pemerintah untuk segera melakukan repatriasi kepada PMI ilegal dan terus memberikan bantuan bagi PMI yang kesulitan.
Hasil survei HRWG bersama dengan SBMI dan JBM pada periode 21-30 April 2020 menunjukan beragam masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia di sejumlah negara.
Survei itu menemukan sekitar 54% PMI yang bekerja sebagai buruh pabrik dan konstruksi seperti di Malaysia dan Arab Saudi banyak yang tidak mendapat gaji.
Sementara, 95% PMI di Singapura dan Hong Kong meski masih bekerja dan mendapatkan gaji, mereka mendapatkan beban kerja berganda, pembatasan mobilisasi, perampasan hak libur, depresi dan tidak mendapatkan upah lembur.
Sementara itu, PMI yang bekerja di sektor manufaktur di Taiwan dan Korea Selatan tidak diizinkan keluar rumah atau asrama sehingga mereka mulai menghadapi gangguan psikologis, ungkap survei tersebut.
Survei dilakukan menggunakan layanan SurveyMonkey dengan mengumpulkan 149 responden yang bekerja di sembilan negara tujuan.
Baca Juga: 34 Ribu TKI Kembali, Jokowi Pastikan Kesiapan Karantina dan RS Rujukan
Pemerintah didesak aktif lindungi PMI
HRWG, SBMI dan JBM mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan bahan pokok makanan untuk menjamin hak hidup PMI secara berkesinambungan.
Deputi Direktur HRWG Daniel Awigra pun mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja migran yang dipecat, tidak digaji, dan mengalami eksploitasi.
"Lalu memberikan jaminan sosial [BPJS] terhadap pekerja migran dan keluarganya. Melanjutkan program repatriasi pekerja migran Indonesia tak berdokumen dari Arab Saudi dan Malaysia karena mereka merupakan kelompok migran yang paling terdampak," kata Daniel
Berdasarkan data Migran Care, diperkirakan terdapat sekitar 4,5 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Sebagian besar diantara mereka adalah perempuan (sekitar 70%) yang bekerja di sektor domestik (sebagai PRT) dan manufaktur.
Berita Terkait
-
11 Ribu Warga Tewas Akibat Covid-19, Presiden Brasil Malah Main Jetski
-
Kena PHK, Sejumlah TKI di Hong Kong Terjebak dan Tak Punya Tempat Tinggal
-
Buruh Migran di Hong Kong Tak Bisa Istirahat Hingga Tidur di Atas Lemari
-
Studi Terbaru: Tanpa Vaksin, Pandemi Covid-19 akan Bertahan Hingga 2022
-
Psikologis Masyarakat Pengaruhi Penanganan Covid-19
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!