Suara.com - Swedia menjadi salah satu negara yang bersikeras tidak menerapkan kebijakan lockdown atau penutupan wilayah guna memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona covid-19.
Sejauh ini, tingkat kematian di negara berpenduduk 10,23 juta jiwa itu tak lebih besar dari negara-negara Eropa lainnya macam Inggris dan Prancis.
Merujuk data Worldometers.info, Rabu (13/5/2020), Swedia telah mencatatkan sekitar 27 ribu kasus infeksi covid-19, di mana 3.313 orang meninggal dunia.
Jumlah itu terhitung sedikit kalau merujuk tingkat kematian negara-negara Eropa lainnya, seperti Spanyol yang telah mencatatkan 26.920 kasus kematian akibat covid-19.
Kebijakan negara berpenduduk 10,23 juta jiwa itu dalam menekan kebijakan social distancing sukarela, dinilai bakal diikuti negara-negara lain.
Pasalnya, sejumlah studi mengungkapkan virus corona akan tetap bertahan di muka bumi setidaknya hingga 2022, apabila vaksin efektif belum ditemukan.
Kebijakan lockdown yang mengorbankan sisi ekonomi, dinilai tak lagi efektif, khususnya dalam menghadapi pandemi dengan jangka waktu lama.
Di Swedia, berbagai fasilitas publik seperti restoran, sekolah untuk anak-anak tetap dibuka.
Demi menurunkan kurva infeksi covid-19, pemerintah hanya membatasi beberapa aspek seperti melarang pertemuan lebih dari 50 orang.
Baca Juga: Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Rachland: Suka-suka Bapak Sajalah
Pemerintah Swedia tak mengungkapkan secara gamblang mengenai tujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd imunnity) dengan membiarkan sebagian besar warganya terinfeksi covid-19.
Namun, para ilmuan di negara tersebut, meyakini tujuan herd imunnity pada beberapa kota di Swedia akan segera terwujud, sebagaimana dilaporkan Foreign Affairs.
"Sebagian besar ilmuwan menyebut (herd imunnity) tercapai ketika lebih dari 60 persen populasi terinfeksi virus. Kekebalan tidak diragukan lagi adalah bagian dari strategi pemerintah yang lebih luas," tulis laporan Foreign Affairs dikutip Suara.com, Rabu (13/5/2020).
Anders Tegnell, kepala ahli epidemiologi di Badan Kesehatan Masyarakat Swedia, telah memproyeksikan kota Stockholm dapat mencapai kekebalan kelompok terhadap covid-19 pada awal bulan ini.
Sementara berdasarkan asumsi norma-norma sosial yang baru, ahli matematika Universitas Stockholm Tom Britton menghitung 40 persen kekebalan di ibu kota cukup untuk menghentikan penyebaran virus pada pertengahan Juni 2020.
Kekinian, sejumlah negara Eropa terlihat mulai melonggarkan lockdown. Denmark dan Finlandia telah membuka kembali sekolah untuk anak-anak.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional