Suara.com - Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, Selasa (12/5/2020) mengecam Amerika Serikat yang dianggap konyol karena masih merasa menjadi anggota perjanjian nuklir Iran setelah di tahun 2018 lalu menyatakan keluar.
Langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump agar semua sanksi PBB bisa kembali diberlakukan kepada Iran.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 Amerika Serikat, Rusia, China, Jerman, Inggris dan Prancis menyepakati perjanjian dengan Iran. Inti dari perjanjian tersebut adalah mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan pembebasan sanksi.
Dewan Keamanan PBB mengabadikan perjanjian tersebut dalam resolusi yang masih menyebut Amerika Serikat sebagai partisipan, meski sudah angkat kaki.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bulan lalu mengatakan bahwa bahasa dalam resolusi itu "jelas" dan "hak-hak yang diperoleh partisipan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB sepenuhnya tersedia untuk semua partisipan."
Dia mengacu pada kemampuan satu partisipan perjanjian nuklir, yang dikenal sebagai JCPOA, untuk memicu apa yang disebut kembalinya semua sanksi PBB terhadap Iran.
"Ini konyol," kata Vassily Nebenzia kepada wartawan.
"Mereka bukan anggota, mereka tak punya hak untuk memicu itu," sambungnya seperti dikutip Antara dari Reuters.
Nebenzia mengatakan Amerika Serikat harus mempertimbangkan apakah itu akan pantas.
Baca Juga: Rahmad Darmawan Ambil Sisi Positif Ramadan di Tengah Pandemi Covid-19
"Snapback pasti akan menjadi akhir dari JCPOA ... Inspeksi yang paling mengganggu dari satu negara oleh IAEA (Badan Energi Atom Internasional) akan dihentikan," katanya memperingatkan. "Apakah demi kepentingan AS itu terjadi?"
Amerika Serikat, bersama sekutunya di Eropa, meminta Dewan Keamanan PBB memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. Embargo senjata terhadap Iran saat ini akan berakhir Oktober 2020.
Untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Teheran, Dewan Keamanan PBB membutuhkan sembilan suara dukungan dari anggotanya dan tidak ada veto dari Rusia, China, Amerika Serikat, Prancis atau Inggris.
Ditanya apakah Rusia akan memveto resolusi semacam itu, Nebenzia mengatakan: "Saya tidak pernah menjawab pertanyaan sebelum waktu yang tepat datang, tetapi Anda dapat membuat tebakan liar ... Saya tidak melihat alasan apa pun mengapa embargo senjata harus diberlakukan terhadap Iran."
Berita Terkait
-
FIFA Cuek Bebek Soal Pride Match, Iran dan Mesir Bakal Boikot Piala Dunia 2026?
-
Film Terbaru Tom Cruise Dikabarkan Batal Produksi, Ini Alasannya
-
Donald Trump Dituding Dalang Kesepakatan Terburuk Piala Dunia 2026, Kota-Kota AS Terancam Bangkrut
-
Isu Kesepakatan AS-Indonesia Batal Imbas Langgar Janji, Kemenko Perekonomian Klarifikasi
-
Donald Trump Mau 'Cawe-cawe' The Fed: Jangan Mematikan Pertumbuhan!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri